SAMBAS, MEDIA KALBAR – Bupati Sambas
H. Satono, S.Sos.I., M.H. meminta para da’i tidak hanya berdakwah dari mimbar ke mimbar, tetapi juga ikut mengambil peran dalam menggerakkan masyarakat membangun ketahanan pangan di wilayah perbatasan.
Menurut dia, kawasan perbatasan harus dipandang sebagai beranda kedaulatan bangsa, bukan sekadar garis geografis. Pernyataan itu disampaikan Bupati Satono saat membuka Seminar Internasional dan Upgrading Da’i bertema “Ketahanan Pangan di Beranda Negara: Strategi Membangun Kedaulatan dari Daerah Perbatasan” di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Selasa, 7 April 2026.
Dalam forum yang menghadirkan narasumber dari enam negara itu, Bupati Satono menekankan bahwa ketahanan pangan di wilayah perbatasan menjadi isu strategis di tengah ancaman krisis pangan global. Karena itu, ia menilai daerah perbatasan seperti Sambas mesti didorong menjadi kawasan yang kuat secara ekonomi, sosial, dan pangan.
“Wilayah perbatasan tidak boleh hanya dilihat sebagai halaman depan negara secara geografis, tetapi juga harus menjadi halaman depan kemajuan, kedaulatan, dan ketahanan bangsa,” kata Bupati Sambas
Ia mengatakan Sambas memiliki modal besar untuk mendukung agenda tersebut. Kabupaten di pesisir utara Kalimantan Barat itu berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia, serta ditopang sektor pertanian yang menjadi sandaran utama masyarakat. Dari sekitar 650 ribu penduduk Sambas, sekitar 80 persen disebut bergerak di sektor pertanian.
Menurut Bupati Satono, potensi itu membuat Sambas layak diposisikan sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan di kawasan perbatasan. Ia menyebut produksi gabah Sambas pada tahun lalu mencapai sekitar 205 ribu ton, sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat berada di kisaran 105 ribu ton. Dengan angka itu, Sambas masih mencatat surplus sekitar 100 ribu ton.
Surplus tersebut, kata dia, menunjukkan bahwa Sambas tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, tetapi juga memiliki peluang lebih besar bila pengelolaan pertanian diperkuat melalui teknologi, infrastruktur, dan sinergi kebijakan.
Dalam sambutannya, Satono juga memberi penekanan khusus pada peran da’i. Ia menilai dakwah perlu diperluas maknanya, tidak semata menyampaikan pesan keagamaan, tetapi juga mendorong kesadaran umat untuk mandiri dan produktif.
“Da’i harus hadir sebagai agen perubahan sosial, penggerak umat, pembangun optimisme, dan penguat kesadaran kolektif masyarakat,” ujarnya.
Bagi dia, ketahanan pangan bukan semata urusan sawah, ladang, dan hasil panen. Persoalan itu juga terkait dengan pendidikan, ekonomi umat, kebijakan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, seminar internasional tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai ruang diskusi, tetapi melahirkan rekomendasi dan kerja sama konkret.
Bupati Satono mengatakan Pemerintah Kabupaten Sambas siap mendukung program nasional di bidang ketahanan pangan, termasuk memperkuat kawasan perbatasan agar lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Parmusi Kalimantan Barat, panitia pelaksana, para narasumber, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan itu.
Seminar Internasional dan Upgrading Da’i dijadwalkan berlangsung pada 7–9 April 2026 di Aula Utama Kantor Bupati Sambas.(Rai)
Comment