Sambas, Media Kalbar – Kabupaten Sambas mulai memetakan arah investasi daerah pada pertengahan 2026 dengan membuka ruang bagi berbagai sektor usaha yang memiliki potensi ekonomi dan memberi manfaat bagi daerah maupun masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas, Suhendri, S.E., M.H., mengatakan pada prinsipnya seluruh sektor yang memiliki potensi tetap terbuka untuk dikembangkan. Namun, hingga saat ini sektor perkebunan masih menjadi sektor yang paling dominan menarik minat investasi di Sambas.
“Semua sektor sepanjang ada potensi dan ada pengusaha yang akan mengusahakannya, terlebih apabila kegiatan tersebut mendatangkan manfaat baik untuk pemerintah daerah maupun masyarakat, tentu menjadi perhatian,” ujar Suhendri.Rabu(8/7/2026)
Menurutnya, pada tahun 2026 minat investor di sektor perkebunan mulai mengarah pada pembangunan pabrik pengolahan CPO tanpa kebun. Model investasi ini dinilai cukup relevan dengan kondisi Sambas yang memiliki banyak kebun mandiri milik masyarakat.
Potensi kebun mandiri tersebut dapat menjadi sumber pasokan bahan baku bagi industri pengolahan. Dengan demikian, investasi tidak hanya berhenti pada pembukaan usaha, tetapi juga dapat menciptakan nilai tambah ekonomi bagi petani lokal.
“Di tahun 2026 ini, khusus sektor perkebunan diminati pengusaha untuk mendirikan pabrik pengolahan CPO tanpa kebun, karena banyaknya potensi kebun mandiri masyarakat yang bisa dijadikan sebagai pemasok bahan baku,” jelasnya.
Sementara itu, untuk sektor pertambangan, Suhendri menyebut kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, pengembangan sektor tersebut di Sambas masih sebatas pemetaan atau floating lokasi, khususnya untuk potensi pasir silika.
Namun, kegiatan tersebut belum berjalan karena proses perizinan masih dalam tahap penyelesaian.
“Untuk sektor pertambangan, kewenangannya ada di Pemprov Kalbar. Saat ini baru sebatas floating lokasi, khususnya pasir silika, tetapi belum berjalan karena perizinannya masih berproses,” katanya.
Suhendri menegaskan, pemerintah daerah juga diarahkan untuk mendukung program strategis nasional, terutama hilirisasi. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan pemerintah kabupaten adalah memberikan kemudahan perizinan bagi pelaku usaha.
Menurutnya, kemudahan perizinan menjadi instrumen penting agar investasi dapat bergerak lebih cepat, terukur, dan memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“Semua pemerintah kabupaten di Indonesia diarahkan mendukung program strategis nasional, yaitu hilirisasi. Langkah konkretnya adalah memberikan kemudahan perizinan,” pungkasnya.(Rai)
Comment