Pontianak, Media Kalbar
Ketua DPW Ikatan Cendekiawan Dayak Nasional (ICDN) Kalimantan Barat, Heri Saman, SH., MH, resmi menyurati Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) terkait Restitusi Identitas Kultural dan Kritik Paradigma atas Marjinalisasi Simbolik pada Kawasan Strategis IKN.
Dalam surat tersebut, Heri Saman menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) seharusnya menjadi proyeksi peradaban yang mencerminkan sintesa antara kemajuan teknologi melalui konsep Smart City dan kearifan lokal (Indigenous Wisdom). Namun, berdasarkan pengamatan dan kajian internal ICDN Kalbar, terdapat anomali dalam paradigma pembangunan yang dinilai mengarah pada marjinalisasi simbolik.
“Penghilangan falsafah Dayak Adil ka’ Talino, Bacuramin ka’ Saruga, Basengat ka’ Jubata pada ruang publik utama atau pintu gerbang IKN merupakan bentuk pengaburan identitas kultural yang tidak dapat diabaikan,” ujar Heri Saman dalam keterangannya.
Ia menyebut, melalui surat tersebut pihaknya menyampaikan tiga catatan kritis kepada OIKN. Salah satu poin utama adalah mendesak dilakukannya restitusi kultural dengan mengintegrasikan kembali falsafah tersebut ke dalam elemen arsitektur utama IKN secara proporsional dan terhormat.
“IKN tidak boleh tumbuh menjadi benteng teknokrasi yang dingin. Ia harus menjadi ruang hidup yang menghargai memori kolektif bangsa, termasuk nilai-nilai luhur masyarakat Dayak sebagai bagian tak terpisahkan dari tanah Kalimantan,” tegasnya.
ICDN Kalbar juga mengharapkan respons intelektual serta kebijakan konkret dari Kepala OIKN dalam waktu singkat sebagai bentuk komitmen terhadap pembangunan yang inklusif dan bermartabat.
Sementara itu, Ketua Harian DPW ICDN Kalbar, Martinus Beltra, SE., M.Si, menambahkan bahwa sebelum surat tersebut dilayangkan, pihaknya telah menggelar rapat pengurus untuk menghimpun berbagai masukan dan pandangan.
“Rapat sudah dilaksanakan jauh hari sebelum adanya Surat Edaran dari Majelis Adat Dayak Nasional (MADN). Ini murni inisiatif dan sikap kelembagaan ICDN Kalbar,” jelas Martinus.
Surat tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia serta Gubernur Kalimantan Timur sebagai bentuk transparansi dan penguatan aspirasi.
ICDN Kalbar menilai, hilangnya falsafah Adil ka’ Talino, Bacuramin ka’ Saruga, Basengat ka’ Jubata di pintu gerbang IKN bukan sekadar persoalan simbol, melainkan menyangkut penghormatan terhadap identitas, sejarah, dan martabat kultural masyarakat Dayak di tanah Kalimantan.(Mk/Ismail)
){kind=link}
Comment