Tumben, negeri tak kenal budaya mundur, tiba-tiba terjadi. Biasanya sih budaya korupsi. Ini malah muncul budaya mundur, ada apa ini guru? Simak lagi narasi absurd sambil seruput Koptagul, wak!
Babak pertama, Kepala BGB, Nanik S. Deyang, mundur dengan alasan sakit jantung. Belum sempat netizen selesai meracik teori konspirasi rasa kopi susu, muncul babak kedua. Hotman Paris mundur sebagai pengacara Febrie Adriansyah karena saraf kejepit. Baru rakyat mulai tenang, eh… babak ketiga lebih mengejutkan. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, ikut angkat tangan.
Ada apa ini, Guru?
Senin, 27 Juli 2026, Perry resmi mengundurkan diri. Suratnya sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo sehari sebelumnya dan diterima dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan kabar itu di Gedung BI, Jakarta. Untuk sementara, tongkat komando diserahkan kepada Deputi Gubernur Senior, Destry Damayanti, sebagai Pelaksana Tugas Gubernur BI. Penjelasannya singkat, alasannya bersifat pribadi.
Kalimat “alasan pribadi” di Indonesia memang sakti. Ia seperti bumbu penyedap serbaguna. Dipakai di mana saja masuk. Mau mundur, cocok. Mau pindah jabatan, cocok. Mau menghilang dari grup WA keluarga, juga cocok.
Padahal kalau bicara rekam jejak, Perry bukan orang yang datang dari langit naik helikopter. Ia lahir dari keluarga petani sederhana di Sukoharjo, anak keenam dari sembilan bersaudara. Dari lumpur sawah, ia menembus gedung bank sentral.
Sejak 24 Mei 2018 ia memimpin Bank Indonesia. Tahun 2023 diperpanjang lagi. Hampir delapan tahun memegang kemudi bank sentral, bahkan menjadi gubernur BI pertama di era reformasi yang menjabat dua periode.
Prestasinya juga panjang. QRIS berkembang menjadi sistem pembayaran digital kebanggaan Indonesia hingga merambah transaksi lintas negara. Saat pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi, BI di bawah kepemimpinannya menjaga stabilitas melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Ia juga mendorong ekonomi syariah berkembang lebih luas.
Deretan penghargaan pun menghampiri. Governor of the Year Asia Pasifik, Best Central Bank of the Year, Best Macroeconomic Regulator Asia Pacific, Best Asset Owner Southeast Asia, Anugerah Hamengku Buwono IX, hingga Bintang Mahaputera Utama yang diberikan Presiden Prabowo pada Agustus 2025.
Namun di negeri +62, piala sering kalah heboh dibanding kurs dolar.
Sejak Mei hingga Juni 2026, tekanan agar Perry mundur semakin keras. Rupiah sempat melemah hingga menembus Rp17.600 bahkan mendekati Rp18.200 per dolar AS. Anggota Komisi XI DPR dari PAN, Primus Yustisio, menyarankan Perry bersikap gentleman dengan mundur. Direktur Eksekutif Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, juga berkali-kali menilai BI gagal menjaga stabilitas nilai tukar.
Sementara Perry berkukuh, tugas BI bukan mengunci kurs di angka tertentu, melainkan menjaga agar gejolak rupiah tetap terkendali karena banyak dipengaruhi faktor global maupun domestik.
Lalu muncul pula nama Thomas A.M. Djiwandono, keponakan Presiden Prabowo, yang sejak Februari 2026 menjabat Deputi Gubernur BI menggantikan Juda Agung. Tapi jangan salah sambung kabel. Thomas bukan Deputi Gubernur Senior. Jabatan pelaksana tugas tetap dipegang Destry Damayanti.
Yang bikin warung kopi garuk kepala bukan sekadar siapa yang menggantikan. Yang bikin penasaran, kenapa republik ini mendadak seperti lomba estafet pengunduran diri?
Semoga saja yang ikut mundur nanti cuma antrean koruptor menuju penjara. Kalau mundur terus pejabat-pejabat penting, sementara harga kebutuhan pokok tetap maju tanpa rem, rakyat cuma bisa menghela napas sambil bertanya, “Ada apa ini, Guru?”
“Bang, pejabat pengkhianat rakyat tak bisakah disuruh mundur. Gedek bangat nengoknya.”
“Mestinya mundur, wak. Mereka yang membuat survei Prabowo anjlok.” Ups (*)
Penulis: Rosadi Jamani
Comment