PONTIANAK, Media Kalbar
Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., membuka secara resmi Rapat Koordinasi Kab/Kota Peduli Hak Asasi Manusia se-Kalbar.
Rakor yang diselenggarakan oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar bertujuan mewujudkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakkan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM).
Dalam rakor ini Gubernur Kalbar menegaskan harus menegakkan aturan yang semestinya harus ditegakkan dalam penegakkan hukum.
“Misalnya kebakaran lahan yang terjadi di perkebunan. Siapapun yang bakar akan tetap menjadi tanggung jawab konsensi pemilik lahan, ini termasuk prinsip HAM jika dipahami,” tegasnya di Hotel Golden Tulip Pontianak, Kamis (18/3/21).
Dia meminta pelayanan pemerintah kepada masyarakat harus menghindari konflik. Pelayanan kepada masyarakat harus diutamakan, membuat aturan juga harus berkeadilan.
“Pelayanan oleh pemerintah pada masyarakat banyak terjadi konflik, seperti ada unsur pungli, tidak terbuka. Ini juga termasuk dalam pelanggaran HAM, karena setiap orang harus menerima pelayanan yang baik. Ini yang kadang kita tidak sadari,” ungkap Gubernur Kalbar.
Gubernur Kalbar berharap jangan sampai terkena pelanggaran HAM terkait agama ataupun istiadat karena akan susah untuk menyelesaikannya.
“Pelanggaran HAM terkait agama ataupun adat istiadat akan rumit menyelesaikannya. Aspek yang mengikutinya banyak yang akan membuat repot kita, betul-betul dijaga,” pintanya.
Jajaran pemerintah yang mengelola tata kelola pemerintahan, seperti OPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat untuk memahami aspek-aspek HAM dalam pelayanan masyarakat
“Sadar dengan tidak sadar, kita memberikan perlakuan yang tidak sama dari unsur pelayanan wajib. Negara kita akan maju kalau semuanya berjalan dengan tupoksinya masing-masing. Saya harap ini menjadi perhatian kita,” tutupnya.(*/amad)
Comment