Sambas, Media Kalbar – Kabupaten Sambas dikenal sebagai salah satu daerah pesisir dengan potensi perikanan besar di Kalimantan Barat. Laut menjadi sumber kehidupan ribuan masyarakat, terutama nelayan yang setiap hari menggantungkan penghasilan dari hasil tangkapan ikan.
Namun di balik potensi besar itu, nelayan Sambas masih menghadapi persoalan serius. Salah satu yang paling dirasakan saat ini adalah sulitnya memperoleh BBM bersubsidi untuk kebutuhan melaut.
Sekretaris DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sambas, Amirudin, menilai persoalan BBM nelayan bukan hanya soal keberadaan SPBUN. Masalah utama yang dihadapi nelayan adalah keterbatasan dan ketidakjelasan kuota BBM subsidi yang benar-benar diperuntukkan bagi nelayan aktif.
Menurutnya, kondisi di lapangan menunjukkan masih banyak nelayan kesulitan mendapatkan solar subsidi secara langsung. Bahkan, tidak sedikit nelayan terpaksa membeli BBM dari para pengantri di SPBU dengan harga lebih mahal dari harga resmi pemerintah.
Situasi tersebut sangat memberatkan nelayan kecil. Sebab, biaya operasional melaut menjadi tinggi, sementara hasil tangkapan ikan tidak selalu stabil. Akibatnya, pendapatan yang diperoleh sering kali hanya cukup untuk menutupi modal melaut, tanpa memberikan keuntungan layak bagi kebutuhan keluarga.
“Nelayan sangat bergantung pada BBM untuk mencari nafkah. Tetapi ketika distribusi subsidi tidak tepat sasaran, nelayan kecil justru menjadi pihak yang paling terdampak,” kata Amirudin.
Ia menilai, apabila kondisi ini terus dibiarkan, sektor perikanan daerah dapat ikut tertekan. Aktivitas melaut berpotensi menurun, produksi ikan berkurang, harga ikan bisa naik, dan kesejahteraan masyarakat pesisir semakin sulit ditingkatkan.
Karena itu, HNSI Sambas mendorong pemerintah menghadirkan solusi yang lebih konkret. Tidak hanya dengan menambah kuota BBM subsidi, tetapi juga membangun sistem distribusi yang lebih modern, transparan, dan berbasis data digital nelayan aktif.
Dengan sistem digital, penyaluran BBM subsidi diharapkan lebih tepat sasaran dan mudah diawasi. Nelayan yang benar-benar aktif melaut dapat terdata dengan baik, sehingga bantuan dan akses subsidi tidak salah arah.
Selain persoalan BBM, HNSI juga menilai penguatan koperasi nelayan menjadi kebutuhan penting. Melalui koperasi yang dikelola secara baik dan transparan, nelayan dapat memperoleh akses BBM, permodalan, alat tangkap, hingga pemasaran hasil laut dengan harga yang lebih stabil.
Amirudin juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia nelayan. Menurutnya, nelayan masa kini tidak cukup hanya mengandalkan cara tradisional. Mereka perlu dibekali pengetahuan tentang teknologi perikanan, keselamatan pelayaran, manajemen usaha, pengolahan hasil laut, hingga pemasaran digital.
Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi cuaca laut, informasi titik ikan, pemasaran online, dan transaksi digital dinilai dapat membantu nelayan lebih produktif dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
HNSI Sambas berharap perhatian pemerintah terhadap nelayan tidak berhenti pada wacana. Sebab selama ini nelayan telah memberi kontribusi besar bagi daerah, mulai dari menjaga ketahanan pangan, menggerakkan ekonomi pesisir, hingga mendukung sektor perikanan.
Kabupaten Sambas memiliki masa depan perikanan yang menjanjikan. Namun potensi itu tidak akan berkembang maksimal apabila kebutuhan dasar nelayan, terutama BBM untuk melaut, masih menjadi persoalan setiap hari.
“HNSI akan terus hadir mengawal aspirasi nelayan, memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada nelayan kecil, dan menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat pesisir,” ujar Amirudin.
Ia menegaskan, kemajuan sektor perikanan tidak hanya diukur dari banyaknya hasil tangkapan. Lebih dari itu, keberhasilan pembangunan perikanan harus dilihat dari sejauh mana nelayan dapat hidup layak, sejahtera, dan benar-benar merasakan kehadiran negara.(Rai)
Comment