Pontianak, Media Kalbar
Gubernur beserta 12 Bupati se-Kalimantan Barat mendapatkan penghargaan dari Kementerian Desa PDTT berupa Penghargaan Lencana Bakti Desa, yang disampaikan oleh Bapak Sugito, S.Sos, MH Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kemendes PDTT pada hari rabu 7 Agustus 2024 di aula Pendopo Gubernur Kalimantan Barat. Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) dalam mendorong pembangunan desa di wilayahnya mulai terlihat hasilnya. Pada 2024, sudah tidak ada lagi desa berstatus tertinggal dan sangat tertinggal di Bumi Khatulistiwa tersebut kepada awak media.
Pj Gubernur Kalbar Harisson mengatakan, saat ini Provinsi Kalbar memiliki 2.046 desa. Berdasarkan hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun 2024, jumlah desa dengan status mandiri di Provinsi Kalbar terus bertambah. Dari total 877 desa mandiri tahun lalu, jumlahnya bertambah 202 desa atau menjadi 1.079 desa mandiri di 2024. Peningkatan status desa maju dan berkembang juga bertambah. Rinciannya, jumlah desa maju kini tercatat ada sebanyak 495 desa, sedangkan desa berkembang totalnya 472 desa.
“Jadi di Provinsi Kalbar ini hanya ada desa mandiri, maju, dan berkembang. Tahun ini, tak ada lagi desa tertinggal dan sangat tertinggal di Kalbar,” ujar Harisson dalam gelaran welcoming dinner Undian Tabungan Simpeda Periode 1 Tahun XXXV-2024 di Pontianak, Kalbar, 7 Agustus 2024 yang bersamaan dengan pemberian penghargaan kepada seluruh Kepala Daerah di Provinsi Kalbar karena berhasil mengentaskan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Atas capaian tersebut, Pemerintah Provinsi Kalbar mendapatkan Penghargaan Lencana Bakti Desa Dari Kementerian Desa PDTT RI.
Dia menjelaskan, Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi.
“Misalnya indeks ketahanan ekonomi, berarti desa itu sudah ada keragaman dalam produksi masyarakat di desa tersebut. Salah satu syaratnya sudah tersedia pusat pelayanan perdagangan, dan yang paling penting sudah ada akses ke lembaga keuangan dan perkreditan. Ini syarat desa mandiri,” ujarnya.
Harisson menambahkan, pihaknya selalu mendorong agar pemerintah desa dapat memanfaatkan layanan perbankan yang kini terus bertransformasi digital dalam memudahkan nasabahnya bertransaksi. Transaksi non tunai, misalnya, pemerintah desa diharapkan sudah menerapkan transaksi non tunai dalam pengelolaan keuangan desanya.
“Sampai hari ini, dari 2.046 desa di Kalbar, terdapat 1.409 desa atau 68,9 persen mengaplikasikan transaksi non tunai. Jumlah ini, terus bertambah dan kita targetkan sebelum akhir 2024 bisa sampai 100 persen,” ungkapnya.
Untuk mewujudkan hal tersebut, lanjut Harisson, dibutuhkan kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan berbagai pihak.
Utamanya dengan sektor perbankan, termasuk bank pembangunan daerah (BPD).
“Ini agar mampu mendorong perekonomian desa, perekonomian daerah yang berdampak pula pada keberhasilan pencapaian target-target perekonomian nasional,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa PDTT Bapak Sugito, S.Sos, MH mengapresiasi lompatan kemajuan desa di Kalbar dalam lima tahun ini. “Dimana semula Desa Mandiri pada 2018 ada 1 desa, namun Alhamdulillah sekarang sudah menjadi 1079 desa,” pungkasnya. (Amad)
Comment