by

KAMAKSI Soroti Sejumlah Polemik MIND ID, Danantara Didesak Evaluasi Total Jajaran BUMN Tambang

Jakarta, Media Kalbar

Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menyoroti sejumlah polemik dan persoalan tata kelola di lingkungan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID, holding industri pertambangan BUMN. Berbagai persoalan mulai dari polemik independensi komisaris, gejolak tata kelola PT Timah, hingga risiko kejahatan keuangan di sektor pertambangan dinilai membutuhkan perhatian serius dan evaluasi menyeluruh.

Ketua Umum DPP KAMAKSI, Joko Priyoski, menegaskan bahwa MIND ID mengemban tanggung jawab strategis dalam mengelola kekayaan mineral dan batu bara Indonesia. Karena itu, kinerja Direksi tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat, transparansi, dan pertanggungjawaban yang jelas kepada publik.

Sejumlah persoalan menjadi sorotan KAMAKSI

1. Polemik Rangkap Jabatan Komisaris Independen

KAMAKSI menyoroti polemik dugaan rangkap jabatan Komisaris Independen MIND ID, Grace Natalie, yang diberitakan masuk dalam struktur kepengurusan PSI periode 2025–2030 sebagai Sekretaris Dewan Pembina.

Persoalan ini perlu diklarifikasi secara terbuka mengingat Pasal 55 PP Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 23 Tahun 2022 mengatur larangan anggota komisaris BUMN menjadi pengurus partai politik.

KAMAKSI meminta Danantara memastikan kepatuhan terhadap regulasi, independensi komisaris, serta menghindari potensi konflik kepentingan.

2. Gejolak Tata Kelola PT Timah

Persoalan PT Timah juga menjadi catatan serius. Pada 7 Agustus 2026, terjadi pembakaran kantor PT Timah di Belitung Timur yang salah satunya dipicu keresahan masyarakat akibat pembayaran jasa pertambangan yang tidak terlaksana setelah kuota RKAB habis.

Dalam RDP bersama Komisi XII DPR RI pada 15 September 2026, persoalan tersebut menjadi pembahasan penting. Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres Nomor 79 Tahun 2026 tentang percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.

KAMAKSI menilai kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi mendasar terhadap sistem pengelolaan wilayah tambang, mekanisme pembelian komoditas, kepastian pembayaran, serta hubungan perusahaan dengan masyarakat.

3. Risiko Transaksi Mencurigakan dan Pertambangan Ilegal

KAMAKSI juga memberikan perhatian terhadap temuan PPATK mengenai besarnya transaksi yang terindikasi berkaitan dengan sektor pertambangan.

Berdasarkan keterangan resmi PPATK pada 14 Oktober 2026, nilai transaksi terindikasi terkait sektor pertambangan mencapai sekitar Rp684,71 triliun, terdiri atas Rp517,47 triliun sepanjang 2025 dan Rp167,23 triliun pada semester I 2026.

Temuan tersebut bukan berarti seluruh transaksi bermasalah atau berkaitan langsung dengan MIND ID. Namun, besarnya nilai transaksi menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap rantai pasok mineral, asal-usul komoditas, transparansi keuangan, dan pencegahan pencucian uang.

KAMAKSI meminta MIND ID memastikan seluruh aktivitas bisnis dan rantai pasok anak perusahaan berjalan sesuai prinsip kepatuhan dan tata kelola yang bersih.

4. Lemahnya Perencanaan dan Pengawasan Operasional Pertambangan

KAMAKSI turut menyoroti kritik anggota Komisi XII DPR RI dalam RDP 15 September 2026 mengenai persoalan pasokan bijih timah, kapasitas penyerapan perusahaan, serta optimalisasi eksplorasi PT Timah.

DPR juga menyoroti kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara PT Bukit Asam yang disebut dalam rapat telah melampaui ketentuan.

Bagi KAMAKSI, berbagai catatan tersebut harus dijawab dengan pembenahan sistem perencanaan produksi, penguatan pengawasan, serta peningkatan efektivitas operasional seluruh entitas usaha MIND ID.

KAMAKSI: DANANTARA JANGAN TUTUP MATA TERHADAP POLEMIK MIND ID!

Joko Priyoski menegaskan, berbagai persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Danantara harus menunjukkan ketegasan dan memastikan seluruh perusahaan di bawah pengelolaannya berjalan berdasarkan prinsip profesionalisme, integritas, dan kepentingan negara.

“Jangan sampai perusahaan yang mengelola kekayaan mineral strategis Indonesia justru dibayangi persoalan independensi pejabat, lemahnya pengawasan, gejolak operasional, dan berbagai polemik tata kelola.”

“Danantara jangan hanya sibuk melakukan restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan, tetapi harus berani mengevaluasi kualitas kepemimpinan, integritas direksi dan komisaris, serta efektivitas pengawasan di seluruh jajaran MIND ID.”

“Kalau memang ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan tegas. Tidak boleh ada pejabat yang kebal evaluasi hanya karena kedekatan politik, jabatan, maupun kepentingan kelompok tertentu,” tegas Joko.

Atas dasar itu, KAMAKSI menyampaikan sejumlah tuntutan:

Pertama, mendesak Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan integritas jajaran direksi serta komisaris MIND ID.
Kedua, meminta klarifikasi dan pemeriksaan atas polemik dugaan rangkap jabatan Komisaris Independen MIND ID sesuai ketentuan hukum.
Ketiga, mendesak pembenahan total tata kelola PT Timah, termasuk transparansi RKAB, tata niaga, dan penyelesaian persoalan dengan masyarakat.
Keempat, meminta penguatan pengawasan transaksi keuangan dan rantai pasok mineral untuk mencegah pertambangan ilegal, korupsi, serta pencucian uang.
Kelima, mendorong KPK, PPATK, BPK, dan aparat penegak hukum terkait menjalankan fungsi pengawasan dan pemeriksaan sesuai kewenangannya.
Keenam, mendesak transparansi pengelolaan investasi, kinerja keuangan, dan program hilirisasi seluruh perusahaan dalam ekosistem MIND ID.

KAMAKSI pada prinsipnya tidak bermaksud menghambat investasi maupun program hilirisasi pertambangan nasional. Sebaliknya, pengawasan publik diperlukan agar kekayaan sumber daya alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi negara dan kesejahteraan rakyat. Jika pengawasan publik diperkuat, tentunya akan menjadikan investigasi pertambangan nasional semakin baik.

“BUMN pertambangan bukan milik kelompok politik, bukan pula tempat mencari keuntungan bagi segelintir elite. Ini adalah aset strategis negara. Pengelolaannya harus bersih, profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.”

“KAMAKSI akan terus mengawal dan meminta Danantara membuktikan bahwa reformasi BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan keberanian membersihkan tata kelola korporasi dan menegakkan integritas tanpa pandang bulu,” tutup Joko Priyoski. (*/Amad)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed