SAMBAS, MEDIA KALBAR – Langkah Pemerintah Indonesia terkait Board of Peace (BoP) yang dipimpin oleh mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tengah menjadi sorotan. Pada 22 Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto menghadiri pertemuan di Davos, Swiss, untuk menandatangani Piagam Board of Peace.
Board of Peace merupakan organisasi internasional baru yang dibentuk Donald Trump dengan tujuan mengawasi proses transisi, stabilisasi, serta rekonstruksi wilayah Gaza pascakonflik.
Kantor Staf Presiden menjelaskan bahwa keputusan Indonesia bergabung dalam BoP didasari beberapa pertimbangan, salah satunya adalah mendorong solusi dua negara bagi konflik Palestina–Israel.
Melalui mekanisme tersebut, Palestina diharapkan memiliki peluang lebih besar untuk menentukan nasibnya sendiri dan memperoleh kemerdekaan penuh.
Dalam masa transisi yang dirancang BoP, wilayah Gaza direncanakan akan dikelola oleh Komite Palestina, bukan oleh Israel. Selain itu, Indonesia juga ingin terlibat langsung dalam proses rehabilitasi dan pembangunan kembali Gaza, agar bantuan internasional dapat disalurkan secara tepat sasaran.
Namun, kebijakan ini memunculkan kritik dari sejumlah pihak di dalam negeri.
Rony Ramadhan Putra, Ketua Yayasan Borneo Bela Negara, menilai langkah Presiden Prabowo tersebut belum sepenuhnya tepat karena memicu kontroversi domestik. Salah satu sorotan utama adalah biaya keanggotaan permanen BoP sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,8–17 triliun.
“Selain jumlahnya yang sangat besar, struktur organisasi BoP yang menempatkan Donald Trump sebagai Chairman for Life juga dianggap tidak sejalan dengan prinsip multilateralisme,” ujarnya.
Sentimen serupa juga disuarakan oleh sejumlah organisasi masyarakat Islam dan kelompok mahasiswa yang mendesak pemerintah untuk keluar dari keanggotaan BoP. Mereka khawatir organisasi tersebut hanya menjadi alat kepentingan politik Amerika Serikat dan Israel.
Merespons tekanan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan menangguhkan pembayaran iuran keanggotaan BoP.
Meski demikian, seiring meningkatnya intensitas konflik antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, Rony menilai langkah Presiden Prabowo untuk tetap terlibat dalam forum perdamaian dunia justru memiliki sisi strategis.
Menurutnya, posisi Indonesia sebagai negara dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif memungkinkan Indonesia diterima oleh berbagai pihak dalam konflik internasional.
“Pengalaman Indonesia dalam membantu mengurangi ketegangan antara Rusia dan Ukraina bisa menjadi referensi, meskipun konflik antara AS–Israel dan Iran jauh lebih kompleks,” ujar akademisi dari Politeknik Negeri Sambas tersebut.
Ia menambahkan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP tidak berarti memutus hubungan dengan Palestina. Justru melalui pemantauan langsung terhadap aktivitas BoP, pemerintah melalui Menteri Luar Negeri Sugiono dapat terus berkomunikasi dengan Otoritas Palestina.
“Indonesia berada pada posisi yang cukup ideal. Bahkan, keterlibatan ini berpotensi mengganggu konsentrasi Donald Trump karena Indonesia tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara yang menjadi pihak kontra AS–Israel, seperti China, Rusia, dan Iran,” pungkasnya.(Rai)
Comment