Pontianak, Media Kalbar
Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, SH, M. Hum., terus mengingatkan dan kadang harus dengan bahasa vulgar untuk Kepala Daerah (Bupati dan Walikota) yang lalai dalam penanganan Covid-19, hal ini semata-mata Gubernur untuk melindungi masyarakat Kalbar akan bahaya Covid-19. seperti yang disampaikannya pada akun media sosialnya ini
“Assalamu’alaikum, mohon maaf, akun saya tetap akan terus menyampaikan tentang bahaya Covid 19. Selaku wakil pemerintah pusat didaerah saya akan tetap ingatkan kepala daerah yang lalai, ini semua dilakukan demi menjaga masyarakat Kalbar.” ungkap Gubernur di akun media sosialnya, Selasa (4/5/21).
Dilanjutkan bahwa dirinya politisi bukan pembaca puisi,” sehingga saya gunakan bahasa sehari hari, yang baper kadang bilang bahasa yang digunakan kasar dan lain-lain, bagi saya intinya pesan sampai.” ujarnya.
Menurut Gubernur, Satgas provinsi harus sejalan dengan satgas pusat dan satgas Kabupaten/Kota harus juga selaras. “Belanja untuk penanganan Covid harus genah, saya tak mau ketika tidak menjabat lagi, lalu sering dipanggil aparat penegak hukum. saya juga mengajak kepala daerah untuk serius tangani Covid, ini tanggungjawab kita sebagai pemegang amanah, kalau diingatkan harusnya bersyukur bukan Baper, tapi kalau ade yang baper saya fahamlah.” tutup Midji.
Menanggapi Hal tersebut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar dr. H. Harisson, M. Kes menyampaikan bahwa Gubernur Kalbar itu sangat perhatian dengan masyarakat Kalbar, “beliau sudah sangat pengalaman dalam penanganan covid-19, di beberapa kejadian di beberapa kabupaten yang malas atau ogah-ogahan melaksanakan penanganan covid-19 atau misalnya malas melakukan tracing dan testing ternyata kemudian terjadi lonjakan kasus dan menyebabkan kematian masyarakat nya.”kata Harisson, Selasa (4/5/21).
menurut Harisson, Kematian pada masyarakat ini sebenar nya terjadi karena satgas daerah gagal mendeteksi secara dini penularan covid di masyarakatnya, sehingga seseorang baru diketahui telah tertular covid setelah mereka terjadi sesak nafas atau ARDS di rumah sakit, atau baru diketahui setelah pasien menderita penyakit covid yang berat sehingga susah untuk ditolong dan menyebabkan kematian.
“Saya kira wajar seorang Gubernur menegur Bupati atau Walikota tentang kinerja mereka. Masak tidak boleh ditegur.” ujar Harisson.
Dikatakan bahwa Sambas itu lab PCR tidak punya, tidak ada usaha untuk membangun lab PCR atau pengadaan mobile PCR yang memungkinkan pemeriksaan swabs di Sambas bisa cepat dan mudah. Dalam hal pengiriman spesimen swabs hasil testing dan tracing paling sedikit ke provinsi, rasio hanya 0,25 ini kan membahayakan masyarakat nya. “Sudah sering diingatkan oleh Pak Gubernur tapi dianggap angin lalu.” tandasnya.
Bupati Sambas harus nya cepat mengambil tindakan atau langkah-langkah penanganan covid belajar dari Kabupaten lain di Kalbar ini yang lengah melakukan tracing dan testing lalu kemudian menimbulkan banyak kasus kematian di masyarakat nya.
Bupati Sambas tidak perlu menyerang balik, dengan kalimat kasar, cukup introspeksi, “jangan-jangan Pak Atbah memang sudah hampir terkena post power sindrome, jadi sekarang baperan, mudah tersinggung, tidak bisa lagi menempatkan diri sebenar nya dia itu siapa dan tidak bisa lagi melihat situasi atau permasalahan apa yang sebenar nya tengah terjadi. “pungkas Harisson Pejabat yang pernah menjadi Kadis Kesehatan Kapuas Hulu ini. (Amad)
Comment