Mendes sepertinya alergi keberadaan Indomaret dan Alfamart di desa. Bukan hanya Mendes, sejumlah daerah malah ada moratorium duo ritel raksasa itu. Ramai kali musuhnya. Kenapa tidak dilarang saja agar tak membingungkan. Mari kita singkap, apa sebenarnya terjadi sambil membayangkan seruput Koptagul, wak!
Alfamart sudah punya 21.120 gerai plus rencana tambah 800 lagi di 2026. Indomaret santai di atas 23.100 gerai. Total lebih dari 44 ribu titik yang nyebar kayak virus di 83.762 desa/kelurahan (atau 84.276, entah mana yang bener, pokoknya bikin kepala pusing).
Duo ritel itu buka 24 jam, jual mie instan promo, token listrik instan, bayar BPJS tanpa drama, bahkan jadi tempat ngungsi pas hujan deras. Terlalu enak, sampai warung Mbok Siti yang jual kecap botol kecil dan rokok kretek eceran jadi kayak fosil hidup, sepi, cuma ditemani lalat dan nostalgia.
Tapi kok ya pemerintah pusat nggak langsung cap “Dilarang!” di seluruh negeri? Karena kalau dilarang total, wah, bisa chaos level dewa. Nuan bayangkan. Lapangan kerja ribuan karyawan gerai hilang mendadak, distribusi barang ke pelosok desa yang susah dijangkau distributor kecil jadi macet, harga barang pokok naik karena stok nggak stabil, investor kabur sambil teriak “investasi aman di mana lagi?”, dan masyarakat desa yang biasa beli Indomie jam 3 pagi tiba-tiba bingung harus ke mana, naik ojek online ke kota terdekat? Atau balik ke warung Mbok Siti yang stoknya kadang habis duluan? Lucu kan, lindungi UMKM tapi malah bikin rakyat repot sendiri.
Lihat aja pernyataan Menteri Desa Yandri Susanto yang baru-baru ini (Februari 2026) di rapat dengan DPR. “Kalau Koperasi Desa Merah Putih sudah jalan, sejatinya Alfamart dan Indomaret setop!” Katanya kekayaannya sudah “terlalu” di Republik ini, gerainya merajalela banget, lebih dari 20 ribu, monopoli gila-gilaan, bikin Kopdes (target 80.000 unit) nggak apple to apple, bersaing sama gajah vs semut. Buat apa bangun Kopdes kalau ritel raksasa terus nambah gerai? Tapi perhatiin baik-baik. Beliau bilang “setop” kalau Kopdes sudah jalan optimal, bukan sekarang langsung tutup semua. Masih ada roadmap, evaluasi perizinan existing, moratorium ekspansi baru di desa, bukan pelarangan mendadak nasional yang bikin ekonomi goyang.
Bahkan Menkop Ferry Juliantono ikut klarifikasi. “Kita tidak mematikan Indomaret atau Alfamart. Yang kita lakukan adalah pemerataan rantai bisnis supaya tidak terjadi dominasi yang merugikan UMKM.” Nggak ada rencana stop ekspansi total, cuma atur ulang, terutama di desa biar uang berputar lokal, nggak lari ke pemegang saham Jakarta. Jadi, pusat lebih suka main aman, biarkan daerah yang atur sendiri sesuai otonomi (UU Pemerintahan Daerah).
Makanya Sumatera Barat bisa nol gerai total (Padang, Bukittinggi, Payakumbuh, semuanya bebas biru-merah, bahkan Nagari Mart nyusup ditolak mentah-mentah). Bupati Kubu Raya Sujiwo moratorium baru 2026 karena “apatis sama UMKM”, Papua Barat, NTT, Pohuwato, Sleman, Yogyakarta, Kediri ikut batasi jarak atau stop ekspansi. Daerah pro-ritel? Silakan buka, biar warga senang belanja malam-malam.
Intinya, kenapa nggak dilarang saja? Karena terlalu gampang kedengarannya, tapi efeknya ribet. Lindungi UMKM tapi bunuh akses belanja rakyat, ciptakan lapangan kerja tapi hilangkan yang sudah ada, dorong koperasi tapi takut kalau gagal malah desa tambah susah.
Semua orang alergi, Mendes bilang setop kalau Kopdes jalan, Menkop bilang atur aja jangan matikan, bupati moratorium, provinsi larang total, tapi pusat? Tetap santai, “pemerataan” dulu, nanti kalau Kopdes Merah Putih sukses besar (mungkin 2050, atau entah kapan), baru deh diskusi serius tutup gerai di desa. Akhirnya? Terus bingung, terus ramai memusuhi, terus belanja di gerai yang ada sambil nunggu koperasi datang selamatkan dunia. Selamat berbelanja, teman-teman, semoga warung Mbok Siti bertahan sampai Kopdes muncul, atau setidaknya sampai besok pagi. (*)
penulis : Rosadi Jamani, Ketua Satupena Kalbar
Comment