Sambas, Media Kalbar – Tahun 2025 tampaknya menjadi musim hujan panjang bagi wajah pemerintahan desa di Kabupaten Sambas. Bukan hujan air, melainkan hujan kasus. Setelah Desa Kubangga ribut soal dugaan penyimpangan dana desa di awal Oktober, kini giliran Desa Pelimpaan yang “meledak”.
Kamis, 30 Oktober 2025, ratusan warga Pelimpaan berbondong-bondong ke Kantor Bupati Sambas. Mereka menuntut penegakan hukum atas dugaan penyelewengan dana desa oleh aparatur pemerintahan sendiri. Kantor bupati yang biasanya lengang mendadak ramai, bukan karena festival, tapi karena rakyat muak.
“Ketika warga sudah turun ke jalan, itu sinyal darurat kekecewaan terhadap pemerintah. Jangan terus bersembunyi di balik diam yang pengecut. Lakukan tindakan konkret, bukan janji manis yang basi,” sindir Redi, Ketua DEMA Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Muhammad Syafiuddin (UNISSAS).
Redi menyebut, maraknya kasus desa di Sambas menunjukkan lemahnya sistem pengawasan daerah. “Ketika kontrol politik dan moral tidak berjalan, maka korupsi akan dianggap budaya yang wajar,” ujarnya dengan nada getir.
Nada serupa juga datang dari Wahyudi, pengamat kebijakan publik sekaligus pendiri Rumah Insan Cita. Menurutnya, banyak lembaga pengawas di daerah justru “terlalu nyaman” dengan diamnya.
“Masalahnya bukan hanya di oknum pelaku, tapi juga di sistem yang longgar. Pengelolaan dana desa harus berbasis partisipasi masyarakat. Setiap rupiah harus bisa diawasi publik,” katanya.
Bagi masyarakat, aksi turun ke jalan bukan semata teriak tanpa arah. Mereka menilai protes adalah bentuk cinta-cinta pada desa yang mulai ditinggalkan kejujuran.
“Kami cuma ingin desa kami bersih. Jangan semua diatur di balik meja,” ujar salah satu warga.(rai)
Comment