SAMBAS, Media Kalbar – Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas (Poltesa), Edi, mengkritik keras rencana pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang menetapkan 45 kawasan transmigrasi sebagai prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, termasuk di Pulau Kalimantan dan Kabupaten Sambas.
Edi menilai kebijakan ini berpotensi membawa lebih banyak dampak negatif ketimbang manfaat, khususnya bagi masyarakat lokal. Ia menyayangkan program transmigrasi ini justru dilaksanakan di tengah kondisi warga setempat yang belum sejahtera secara ekonomi dan sosial.
“Bagaimana bisa pemerintah mendatangkan transmigran yang langsung difasilitasi dengan tanah, rumah, bahkan bantuan hidup dan pendidikan, sementara masyarakat lokal sendiri masih banyak yang belum memiliki tempat tinggal layak,” kata Edi dalam pernyataannya.
Ia juga menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat pembukaan lahan baru untuk perumahan transmigrasi. Menurutnya, langkah tersebut bisa memperparah kerusakan alam dan memicu kecemburuan sosial yang berujung pada ketegangan antarwarga.
“Kami tidak menolak orang datang ke Kalimantan, khususnya ke Kabupaten Sambas. Tapi kami menolak kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat lokal,” tegasnya.
Atas dasar itu, BEM Poltesa mendesak pemerintah pusat untuk membatalkan rencana transmigrasi ke Sambas serta meninjau ulang kebijakan tersebut dengan memperhatikan kesejahteraan warga lokal sebagai prioritas utama.
“Sejahterakan dulu masyarakat lokal, baru bicara soal transmigrasi,” pungkas Edi.(Rai)
Comment