by

Kubu Raya Kekurangan 1.800 Guru, Disdikbud Usulkan Kepala Sekolah Baru dan Revitalisasi 200 Sekolah

KUBU RAYA, Media Kalbar  – Dunia pendidikan di Kabupaten Kubu Raya tengah menghadapi tantangan serius. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kubu Raya mencatat kekurangan lebih dari 1.800 guru, baik berstatus ASN maupun PPPK.Kondisi ini diperparah dengan terus bertambahnya guru yang memasuki masa pensiun setiap tahun.

Kepala Disdikbud Kubu Raya, H. Syarif Muhammad Firdaus, Kepada awak Media Rabu(5/8/2026)ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2026 sebanyak 243 guru memasuki masa purna tugas.

Di sisi lain, pemerintah daerah belum dapat melakukan rekrutmen guru baru karena kebijakan tersebut menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“Selama beberapa tahun terakhir tidak ada rekrutmen guru ASN, baik PNS maupun PPPK. Bahkan pemerintah daerah juga belum diperkenankan mengangkat guru honorer,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Disdikbud telah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Salah satunya adalah membentuk tim yang akan mengkaji regrouping atau penggabungan sekolah yang memiliki jumlah peserta didik sedikit dan berada di wilayah yang memiliki sekolah sederajat di sekitarnya.

Selain regrouping, Disdikbud juga mengkaji penerapan multi grade teaching, yakni satu guru mengajar dua tingkat kelas sekaligus pada sekolah dengan jumlah siswa yang minim.

Namun demikian, Firdaus menegaskan bahwa sekolah di daerah terpencil tetap akan dipertahankan meski jumlah siswanya sedikit agar akses pendidikan masyarakat tidak terganggu.

Di sisi lain, Disdikbud juga memastikan proses pengisian jabatan kepala sekolah segera dilakukan. Mengacu pada Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025, tahapan pengangkatan telah disiapkan dan dalam waktu dekat sejumlah calon kepala sekolah akan diusulkan untuk dikukuhkan oleh kepala daerah.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga telah mengusulkan hampir 200 sekolah jenjang SD dan SMP untuk memperoleh Program Revitalisasi Sekolah dari pemerintah pusat.

“Kami optimistis persoalan kekurangan guru dan perbaikan sarana pendidikan dapat diselesaikan secara bertahap melalui dukungan kebijakan pemerintah pusat,” tutup Firdaus. (Ismail)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed