Pontianak, Media Kalbar – Polemik penetapan hutan lindung di Kabupaten Sambas terus bergulir. Sejumlah warga mengaku kaget saat mengetahui lahan yang telah digarap turun-temurun kini masuk dalam kawasan hutan.
Merespons keresahan itu, Komisi II DPRD Sambas mendatangi kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III Pontianak (BPKH) pada Kamis (13/2/2026).
Wakil Ketua DPRD Sambas Sehan A. Rahman menyebut persoalan ini tak bisa dianggap sepele. Menurutnya, status kawasan hutan bukan hanya soal administrasi, tetapi menyangkut ruang hidup masyarakat.
“Banyak masyarakat yang sudah lama memanfaatkan lahan tersebut untuk produksi. Ini menjadi perhatian serius kami,” kata Sehan.
Senada, Ketua Komisi II Erwin Johana menilai kurangnya sosialisasi menjadi salah satu akar masalah. Ia menyebut sebagian lahan yang kini masuk kawasan hutan sudah ditanami sejak generasi terdahulu.
“Ini yang menimbulkan keresahan. Masyarakat merasa tidak pernah mendapatkan penjelasan secara utuh,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, BPKH menjelaskan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukan melalui proses panjang dan legal, meliputi penunjukan, penataan batas, pemetaan hingga penetapan.
Meski begitu, DPRD Sambas menegaskan akan mengkaji hasil konsultasi tersebut sebagai referensi kebijakan ke depan. Mereka juga mendorong penguatan sinergi antara BPKH dan balai ekosistem mangrove agar perlindungan hutan tetap berjalan tanpa mengabaikan aspek sosial masyarakat.
Isu ini diperkirakan masih akan berkembang, mengingat dinamika tata kelola lahan di Sambas terus menjadi sorotan dalam dua tahun terakhir.(Rai)
Comment