Kubu Raya, Media Kalbar
Menindaklanjuti pemberitaan di salah satu media dengan judul BBM Subsidi Untuk Nelayan Sarat Disalahgunakan Tim Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi) bersama awak media Rabu(5/2/2025) melakukan investigasi terkait pemberitaan di salah satu media mengenai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk nelayan di lima Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Empat di antaranya berlokasi di Desa Sungai Rengas, sementara satu lainnya di Kuala Sungai Kakap.
Saat investigasi di salah satu SPBN yang berlokasi di tanggul laut RT 06/RW 06, Desa Sungai Rengas, tim menemukan sebuah kapal nelayan sedang mengisi bahan bakar jenis solar bersubsidi sebanyak 14 KL dalam satu kali pengisian.
Sejumlah warga setempat mengaku sering melihat kapal-kapal besar mengisi BBM di SPBN tersebut. “Sudah sering terjadi, kapal-kapal besar antre di sini untuk mengisi solar subsidi,” ujar seorang warga RT 06/RW 06 yang enggan disebutkan namanya.
Koordinator SPBN berinisial Topan, yang juga mengaku sebagai anggota Lembaga Anti Korupsi Indonesia (LAKI), membenarkan bahwa SPBN tersebut melayani pengisian untuk kapal nelayan. “Kami melayani berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan,” ungkapnya.
Menanggapi temuan ini, Ketua DPW Legatisi, Edy Ruslan, mempertanyakan aturan distribusi BBM subsidi untuk nelayan, terutama mengenai jumlah besar yang diizinkan dalam satu kali pengisian. “Apakah memang seperti itu aturannya? Kami meminta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi lebih lanjut,” tegasnya.
Pada hari yang sama, Edy Ruslan bersama sejumlah awak media berupaya mengonfirmasi kebijakan distribusi BBM subsidi tersebut ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Namun, kepala DKP tidak berada di tempat, sementara para pegawainya enggan memberikan keterangan. Menurut keterangan satpam, setelah makan siang kepala dinas keluar kantor.
Kasus ini menambah daftar panjang dugaan penyalahgunaan BBM subsidi di wilayah Kecamatan Sungai Kakap. Masyarakat dan berbagai pihak mendesak pemerintah serta aparat penegak hukum untuk segera mengambil tindakan tegas agar subsidi tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.(MK/Ismail)
Comment