PONTIANAK, MEDIA KALBAR – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Pontianak, Mahardhika, mendukung desakan agar pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar independen. Ia menyatakan setuju terhadap pemeriksaan yang menjangkau unsur berbagai lembaga dengan mengedepankan objektivitas.
Persetujuan itu disampaikan Mahardhika, Rabu(7/10/2026), sebagai aktivis mengenai desakan pemeriksaan terhadap unsur TNI, Polri, Kejaksaan, Bea Cukai, dan Imigrasi.
“Setuju. Itu sudah tugas lembaga yang dibentuk secara khusus untuk memeriksa secara keseluruhan dan agar independen serta objektif,” ujar Mahardhika.
Menurutnya, pemeriksaan secara menyeluruh merupakan tugas lembaga yang dibentuk secara khusus tersebut. Dukungannya mencakup dua tuntutan utama: independensi dalam menjalankan tugas dan objektivitas dalam pemeriksaan.
Di Kalimantan Barat, secara terpisah, desakan pemeriksaan terhadap Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar juga mengemuka terkait dugaan jual beli predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Pimpinan Wilayah GNPK-RI Kalbar, Ellysius Aidy, meminta pengusutan menjangkau pihak pemberi, penerima, serta aliran uang. Ia mendesak agar pihak lain yang diduga terlibat turut diperiksa, sehingga pengusutan tidak berhenti pada orang-orang yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan.
Desakan pemeriksaan terhadap Kepala BPK RI Perwakilan Kalbar belum merupakan bukti keterlibatan. Adapun pernyataan Mahardhika merupakan dukungan umum terhadap independensi KPK dan pemeriksaan lintas lembaga, bukan tanggapan khusus atas dugaan jual beli WTP tersebut.(rai)
Comment