Sambas, MEDIA KALBAR – Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar Rapat Koordinasi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Aula Utama Kantor Bupati Sambas, Rabu (6/5/2026).
Kegiatan tersebut melibatkan unsur Forkopimda, pemerintah desa, kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA), pihak perusahaan, serta instansi terkait, baik secara luring maupun daring.
Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I., M.H. melalui Asisten I Setda Sambas, Yudi, S.Sos., M.Si.,
menyampaikan, Kabupaten Sambas saat ini menghadapi ancaman serius karhutla seiring prediksi musim kemarau panjang pada 2026. Terlebih, Sambas merupakan wilayah perbatasan yang dampak asapnya berpotensi meluas hingga ke negara tetangga.
“Kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat Sambas, tetapi asapnya juga bisa sampai ke Malaysia. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, berdasarkan data Sipongi periode Januari hingga April 2026, luas karhutla di Kabupaten Sambas telah mencapai 1.954,96 hektare yang tersebar di 14 kecamatan. Angka tersebut dinilai cukup tinggi, meskipun Sambas belum memasuki puncak musim kemarau.
“Ini baru Januari sampai April, tetapi sudah mencapai sekitar 39 persen dibanding total luas karhutla tahun 2025. Artinya, ada potensi kebakaran tahun ini bisa lebih besar,” katanya.
Menurutnya, kondisi cuaca tahun ini diprediksi lebih ekstrem akibat fase El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Karena itu, seluruh pihak diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini, terutama di desa dan kecamatan rawan kebakaran.
“Prediksi BMKG, kemarau tahun ini cukup panjang dan puncaknya diperkirakan pada September. Jadi, mulai sekarang kita harus siap menghadapi potensi karhutla,” jelasnya.
Ia menambahkan, dampak karhutla tidak hanya mengganggu kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Mengingat Kabupaten Sambas merupakan salah satu lumbung padi di Kalimantan Barat, gangguan terhadap lahan pertanian dinilai dapat berdampak besar terhadap produksi pangan daerah.
Dalam rakor tersebut, Pemkab Sambas juga menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman serta dukungan operasional bagi kelompok MPA di desa-desa rawan karhutla.
“Kami berharap adanya dukungan tambahan sarana dan prasarana dari pemerintah pusat maupun sinergi berbagai pihak agar penanganan karhutla dapat lebih maksimal,” pungkasnya.(Rai)
Comment