SANGGAU, MEDIA KALBAR
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Libertus Toto Martono menyampaikan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan ini merupakan salah satu upaya strategis dalam rangka memastikan transparansi dan akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau Bertempat di Aula daranate kantor bupati Sanggau (3/9/2024
“Hak memperoleh informasi adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Fakta tersebut ditegaskan dalam Undang-undang No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP),” ujar Pj Sekda Sanggau, Libertus Toto Martono saat membuka Uji Konsekuensi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Sanggau tahun 2024. Kegiatan diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau,
Dikatakannya di era digitalisasi dan keterbukaan saat ini pengelolaan informasi yang tepat dan efektif akan mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.
“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sanggau, berkomitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan informasi publik dengan penuh tanggung jawab,” pungkasnya.
“Tidak semua informasi dapat diakses secara terbuka, terutama yang berkaitan dengan aspek – aspek tertentu yang dapat mempengaruhi kepentingan umum atau privasi individu. Oleh karena itu, uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah mempertimbangkan dampaknya secara mendalam.” lanjutnya dalam sambutannya.
Uji Konsekuensi Informasi yang di Kecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin timbul dari pengelolaan informasi yang dikecualikan.
“Melalui proses ini, kita berharap dapat memperbaiki kebijakan dan prosedur yang ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang kita berikan” pungkasnya.
(*/Matnaji)
Comment