Pontianak, Media Kalbar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita menggelar penandatanganan kesepakatan bersama yang dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Kalbar, Senin malam (7/3/22).
Penandatanganan kesepakatan tersebut mencakup Jejaring Rujukan Pelayanan Pengembangan Layanan dan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Penelitian di Bidang Jantung dan Pembuluh Darah.
Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS., Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, menjelaskan dengan adanya kerjasama antara Pemprov Kalbar dan Pusat Jantung Nasional Harapan Kita pengampu jejaring dengan RSUD. dr. Soedarso yang merupakan rumah sakit jejaring jantung dan pembuluh darah.
“Ada 54 rumah sakit yang masuk dalam jejaring ini di seluruh Indonesia, salah satunya RSUD. dr. Soedarso. Intinya kami akan mengembangkan pelayanan jantung sampai tingkat utama, sehingga mampu melakukan bedah operasi jantung terbuka secara mandiri. Program tersebut diharapkan bisa dimulai tahun 2023. Kami sangat bersyukur jika bisa diwujudkan tahun ini, kemudian kami akan menilai lagi. Tapi, kami menargetkan tahun depan,” ungkap Dr. dr. Iwan Dakota, Sp.JP(K), MARS.
Sesuai arahan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang ingin menerapkan rumah sakit jantung dan pembuluh daerah harus ada di tingkat daerah.
“Menteri Kesehatan menginginkan rumah sakit jejaring ada di 34 provinsi paling lambat tahun 2024 sudah harus dimulai. Jika bisa dilaksanakan tahun 2023 akan lebih baik jika sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan sudah lengkap. Selama proses tersebut kami akan terus memberikan pendampingan dan supervisi, baik di non-bedah maupun bedah hingga bisa mandiri,” ujar Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita.
Dipilihnya Provinsi Kalbar sebagai prioritas oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita karena berdekatan dengan perbatasan antara Indonesia-Malaysia, serta banyaknya masyarakat yang berobat ke negara tetangga.
“Provinsi Kalimantan Barat menjadi prioritas sebab berbatasan dengan Malaysia. Ada 2 provinsi yang kami prioritaskan, yaitu Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Insya Allah, tahun 2024 bisa dimulai karena dokter bedah sudah ada, tinggal beberapa profesi lainnya yang harus dilengkapi, seperti anastesi, spesialis jantung, dokter perawat setelah pembedahan, perawat bedah, dan profesi lainnya, yang harus dilengkapi untuk disiapkan agar siap saat masuk kelas utama, yang mana segala sesuatu bisa dilakukan secara mandiri,” uraiannya.
Sementara itu, dengan adanya kerjasama ini, Gubernur Kalimantan Barat, H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., berharap seluruh program bisa segera terwujud dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan, khususnya jantung.
“Besok (Selasa, 8/3/2022) kita lihat di lapangan yang mana kurang agar segera dilengkapi. Kemudian, kita akan segera penuhi yang belum ada sarana dan prasarananya. Keinginan saya secepatnya beroperasi, paling lama tahun 2023, jangan tunggu tahun 2024. Oleh sebab itu, para dokter dan tenaga ahli yang dibutuhkan harus segera disiapkan. Semoga dokter dan tenaga ahli yang belum ada disini bisa disiapkan, seperti ada sekitar 50 dari 500 dokter siap pindah ke Kalbar. Kemudian, dokter di Pulau Jawa akan diajak bertugas ke sini. Tidak apa-apa, asalkan kita bisa memenuhi prosedur dan sarana prasarana yang telah ditetapkan” tegas Gubernur Kalbar.
Selain itu juga, Pemprov Kalbar akan membuat fasilitas kesehatan bagi masyarakat Kalbar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga masyarakat Kalbar tidak perlu lagi jauh-jauh berobat ke RS yang berada di Luar Kalbar, bahkan Malaysia.
“Pemprov Kalbar sudah membangun RS khusus penyakit infeksius. Kami juga akan menambahkan bangunan guna meningkatkan pelayanan kesehatan di Kalbar, sebab RSUD dr. Soedarso masih memiliki lahan seluas 22 hektar. Oleh karena itu, kita harapkan ada bangunan khusus untuk pelayanan jantung terpadu,” harap H. Sutarmidji (**/Amad)
Comment