Pontianak, Media Kalbar
Hari ini Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan H. Alpian A. Rahman, SE., melantik dan mengukuhkan Pengurus DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Kalbar dan 9 DPD Apkasindo Perjuangan Se-Kalbar yang dilaksanakan di Grand Mahkota Hotel Pontianak, Rabu (16/11)
Kegiatan tersebut dirangkai dengan FGD 2022 yang mengangkat tema Mempercepat realisasi peremajaan sawit rakyat (PSR), Sarana dan prasarana (Sarpras) dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pekebun sawit untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit Indonesia yang bekelanjutan.
Kegiatan ini dihadiri oleh Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten II Setda Provinsi Kalbar Ignasius IK, Forkorpimda Kalbar, Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan, Sekjend DPP, Bendahara Umum DPP, Kadisbunak Kalbar, Gapki Kalbar, Ketua dan Pengurus DPD Apkasindo Perjuangan se Kalbar dan sejumlah ketua dan kelompok tani.
Gubernur Kalbar yang diwakili Asisten II Setda Prov Kalbar Ignasius IK ketika memberikan sambutan menyampaikan bahwa diharapkan Apkasindo Perjuangan di Kalbar bisa menjadi wadah petani sawit, melakukan evaluasi terhadap program kerja, konsolidasi aspirasi petani untuk diperjuangkan, membuat rumusan-rumusan pokok-pokok pikiran demi kemajuan perkebunan dan membabtu pekebun untuk mengembangkan usahanya.
Ketua Umum DPP Apkasindo Perjuangan H. Alpian A. Rahman, SE., menyampaikan bahwa acara ini dilaksanakan oleh DPP APKASINDO PERJUANGAN melalui dukungan Badan
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
Diterangkan bahwa Apkasindo Perjuangan lahir dan dibentuk untuk petani baik swadaya / mandiri / plasma
yang legalitasnya langsung diketahui dan dikukuhkan oleh Kementrian Pertanian CQ Dirjenbun, serta berbadan hukum yang sah secara formal melalui Kementrian Hukum dan HAM.
APKASINDO PERJUANGAN sudah terbentuk di 22 Provinsi serta 117 kabupaten yang memiliki tanaman sawit.
“Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat kepada pengurus DPW dan DPD se Prov. Kalimantan Barat yang baru saja saya lantik selanjutnya amanah yang kami berikan kepada saudara-saudara untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk membantu para petani kita
yang ada di tingkat pedesaan yang membutuhkan pendampingan tentang bagimana caranya mendapatkan dana hibah 30 Juta Per Ha dari BPDPKS dalam bentuk program PSR, Sapras & SDM.” Ungkap Alpian.
Dipaparkan bahwa Sektor perkebunan berperan strategis dalam pemecahan agenda besar pembangunan ekonomi nasional, seperti: membuka kesempatan kerja, penanggulangan kemiskinan, pembangunan daerah, peningkatan ekspor dan daya dorong tumbuhnya
kegiatan ekonomi lokal pada sector terkait.
Pemerintahan Prov. Kalimantan Barat ditargetkan oleh pemerintahan pusat PSR seluas 47.000 ha di 8 Kabupaten Dan Kota. Realisasi sudah 21%, rekomteknya 16.725 ha, penanaman 9.912 ha. Karena masih rendahnya realisasi PSR tersebut baru 21%, Sapras dan SDM maka perlu kita melakukan kegiatan FGD pada hari ini dengan tujuan supaya PSR, Sapras & SDM di Prov. Kalimantan Barat bisa
mengalami peningkatan secara signifikan.
Disampakannya bahwa Rendahnya produktifitas Kelapa Sawit Rakyat, disebabkan berbagai hal, diantaranya :
1. Budidaya kelapa sawit belum memenuhi GAP; 2. Tanaman rusak dan sudah tua; 3. Penggunaan bibit yang tidak unggul/bersertifikat; 4. Mahalnya Pupuk membuat para Petani mengurangi
dosis pupuk yang seharusnya diberikan atau bahkan tidak memupuk sama sekali karena tidak memiliki dana yang cukup;
“Saya sebagai ketua umum asosiasi petani kelapa sawit Indonesia perjuangan (APKASINDO PERJUANGAN)
berharap dengan hadirnya program PSR, Sapras dan SDM yang didanai oleh BPDPKS merupakan program resmi
kementrian Pertanian RI. Ini membuktikan keseriusan pemerintah untuk merangkul dan membantu petani kelapa sawit sehingga dapat meningkatkan pendapatan petani
dan kemajuan sawit Indonesia. Olehnya seluruh petani sawit di Prov. Kalimantan Barat dapat memanfaatkan kuota tersebut semaksimal mungkin yang telah diberikan oleh pemerintah sehingga dapat meningkatkan perekonomian
yang lebih baik.” Tuturnya.
Disampaikan bahwa, eksport CPO dengan kategori non migas menyumbang devisa Negara pada
tahun 2021 kurang lebih sebesar Rp 451 Triliun menjadi sumbangan terbesar untuk devisa Negara RI yang ikut
terlibat bersamaan langsung di sector perkebunan kelapa sawit kurang lebih 5 juta petani sawit, serta tenaga kerja
yang terlibat di dalam sector sawit ada 17 juta orang.
“Seperti kita ketahui, seiring dengan berjalannya waktu sawit rakyat mandiri tumbuh dan berkembang cukup
signifikan, pada saat ini perlu kami sampaikan data yang kami terima dari kementrian terkait sawit rakyat sudah
menyentuh angka 42% dan perusahaan 58%. Total perkebunan sawit diseluruh bumi nusantara Indonesia ada sekitar 16 juta ha dari angka tsb. Ada sekitar 7 juta
HA sawit milik petani. Untuk perusahaan besar dengan adanya moratorium dari presiden Republik Indonesia tidak boleh ekspansi atau membuka lahan baru kecuali untuk sawit rakyat.”paparnya.
Program PSR di Prov. Kalimantan Barat yang sudah melakukan penanaman seluas 9.912 ha X 30 Juta/ha jadi ada dana yang masuk dari BPDPKS sebesar Rp. 297.360.000.000, untuk menggerakkan ekonomi di sector
perkebunan kelapa sawit khususnya di Prov. Kalimantan Barat. Dana ini tidak menggunakan APBN/APBD melainkan dari petani, oleh petani dan dikembalikan kepada petani, dengan proses bahwa setiap eksport CPO itu Negara memungut pungutan ekspor yang berlaku pada saat ini sebesar 200 USD/ton CPO jika dirupiahkan sama dengan 3.000 rupiah/ton CPO dan TBS nya kami menghitung dan menganalisa setiap 1kg TBS kita terkena pungut oleh kementerian keuangan sebesar Rp.600/kg, Nah dana PSR inilah yang di ambil dari program tersebut yang memungut kewajiban 200 USD/ton dan akhirnya akan dikembalikan ke petani melalui program PSR. “Saya berharap Apkasindo Perjuangan Provinsi Kalimantan Barat Supaya menjadi Penggerak kebersamaan petani sawit dengan koorporasi terkhusus dengan harga TBS yang saat ini masih rendah di Provinsi Kalimantan Barat.” Ujarnya.
Diterangkan juga bahwa profesi petani sawit merupakan profesi yang sangat mulia. “ayo kita harus terus berjuang
berupaya supaya petani sawit dapat naik kelas menjadi petani yang professional menikmati keuntungan yang tinggi dari kebunnya dalam hal ini kami menyarankan supaya petani sawit untuk berkelompok sekaligus bermitra dengan Stokholder terkait.” Imbuhnya.
Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi suatu daerah sehingga membentuk kemandirian daerah
khususnya sentra sawit. Langkah- Langkah yang diperlukan adalah penguatan kelembagaan petani sawit sehingga mempunyai posisi tawar petani yang kuat kepada mitra.
Perlu kita ketahui bersama harga rata-rata TBS di tingkat pabrik masih belum ada kenaikan yang berarti. Ada berapa hal yang menjadi faktor antara lain menumpuknya stock CPO di tingkat eksportir pada saat ini jumlah stock
lebih kurang mencapai 7-8 Juta Ton CPO, yang belum terjual/terkirim. selanjutnya Tata Kelola dan Tata Niaga antara pembeli , Perusahaan sawit dan juga petani sawit mesti diperbaiki karena selalu dalam posisi yang tertekan,
ini terjadi lantaran bargaining positioning petani lebih rendah dibandingkan perusahaan pengelolaan sawit.
“Ada beberapa solusi yang bisa kita tawarkan kpd pemerintah yakni: merelaksasi segala pungutan yang ada berupa pungutan ekspor DMO dan DPO, menaikkan mandatory B30 menjadi B35.
Indonesia menjadi negara produsen sawit terbesar di Dunia, jadi jika semuanya kita dorong ke pasar
internasional maka akan menekan harga internasional, Tetapi kita harus tetap mengosongkan tangki dengan ekspor dan kemudian meningkatkan penyerapan domestic menjadi B35.” Ujarnya.
Sebelumnya Ketua Gapki Kalbar Purwati Munawir dalam sambutannya bahwa sinergi Gapki dan Apkasindo Perjuangan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan percepatan PSR.
Ketua DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Kalbar Andreas Lani, SH menyampaikan bahwa FGD tahun 2022 yang dilaksanakan Apkasindo Perjuangan didukung BPDPKS dalam rangka memberikan edukasi pemahaman kepada petani swadaya atau mandiri terkait tata kelola kelapa sawit Indonesia berkelanjutan diantara percepatan realisasi PSR, Sapras, pengembangan SDM. “Dan yamg lebih penting adalah kepastian alas hak kepemilikan para petani mandiri dalam menghadapi ISPO tahun 2025 mendatang. Untuk itu kami Apkasindo Perjuangan berharap supaya pengurusan STD-B petani mandiri dipermudah, dan ini domainnya di dinas Perkebunan dan BPN.” Kata Andreas Lani.
Disampaikan data luasan perkebunan kelapa sawit di Kalbar sekitar 2 juta ha, didalamnya 537 ribu hektar milik petani swadaya atau mandiri, ada 128 PKS dan 6 PKS tanpa kebun sawit. Kalbar diurutan 3 terbesar setelah Riau dan Sumut. BPDPKS alokasikan dana Rp. 30 juta/ha, di Kalbar sampai Agustus 2022 terealiasi 11.818 hektar dari target 15.979 ha, masih sisa 4.000 an hektar.
Disampaikan bahwa kegiatan FGD dihadiri 150 orang peserta terdiri.
“Dengan sudah dikukuhkan kami bersama 9 DPD, Apkasindo Perjuangan akan selalu berada di garda terdepan untuk memperjuangkan hak-hak dari para petani sawit, sehingga pemberlakuan ISPO 2025 petani sawit mandiri Kalimantan Barat sudah dapat bersama-sama perusahaan sawit skala besar memberikan kontribusi devisa penerimaan negara disektor perkebunan sawit.” Terangnya.
Dikatakan juga bahwa DPW Apkasindo Perjuangan Provinsi Kalbar akan membentuk kepengurusan di Daerah yang belum ada sampai ke tingkat Kecamatan.
DPD Apkasindo Perjuangan yang dikukuhkan adalah Kabupaten Kubu Raya, Bengkayang, Sambas, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Ketapang dan Melawi. (Amad)
Comment