Pontianak, Media Kalbar
Dalam rangka memperingati Hari Migran Internasional, Lembaga Teraju Indonesia menyelenggarakan Workshop bertema “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Buruh Migran Domestik dan Internasional” yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton Pontianak, Kamis (18/12).
Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan lintas sektor, antara lain perwakilan Kementerian Hak Asasi Manusia, BP3MI/BP2MI Kalimantan Barat, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat penegak hukum, perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, organisasi masyarakat sipil, media massa, serta peserta workshop.
Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kanwil Kementerian HAM Kalimantan Tengah Wilayah Kerja Kalimantan Barat, Zulzaeni Mansyur, hadir mewakili Kepala Kantor Wilayah sekaligus menjadi narasumber dalam diskusi panel. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa buruh migran merupakan subjek hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi hak-haknya tanpa diskriminasi.
“Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan perlindungan HAM buruh migran sejak pra-penempatan, selama bekerja, hingga purna-penempatan. Pendekatan berbasis HAM menjadi kunci dalam pencegahan eksploitasi dan tindak pidana perdagangan orang,” tegasnya.
Workshop ini juga menjadi ruang refleksi atas berbagai tantangan yang masih dihadapi buruh migran, termasuk kerentanan terhadap pelanggaran hak ketenagakerjaan, ketiadaan perjanjian kerja, pemotongan upah, serta minimnya jaminan sosial. Testimoni dari penyintas pekerja migran turut memberikan gambaran nyata kondisi di lapangan dan memperkuat urgensi perlindungan yang lebih komprehensif.
Diskusi berlangsung secara konstruktif dengan membahas isu-isu strategis seperti peningkatan literasi hukum bagi calon buruh migran, pengawasan proses penempatan, pencegahan migrasi nonprosedural, serta penguatan mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban TPPO.
Sebagai penutup, kegiatan ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama perlindungan hak buruh migran oleh para pemangku kepentingan. Komitmen ini menjadi simbol penguatan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan perlindungan HAM buruh migran yang berkelanjutan dan berkeadilan. (*/Amad)
Comment