Pontianak, Media Kalbar
Menanggapi dan menyikapi hal yang sangat urgen nasional yaitu Harga CPO tinggi yang berpengaruh pada harga yang terkait perkebunan sawit juga merangkak naik termasuk minyak goreng yang sempat menghilang dari pasaran. Karena ada kebijakan dari pemerintah yaitu DPO dimana sekitar 20-30% produksi CPO diserahkan kepada pemerintah untuk produksi minyak goreng, namun tidak efektif karena masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng yang sesuai ditetapkan oleh pemerintah, kemudian minyak goreng dilepas dengan harga pasar dan ini sulit dijangkau oleh kantong masyarakat.
“Sebenarnya ada biaya atau pajak ekspor yang tahun 2021 mencapai 75 triliun atau dari tahun 2015 sampai 2021 139 triliun rupiah yang bisa digunakan pemerintah, kemana dana ini” ungkap Ir. MJ Nasution Dewan Pakar DPW Apkasindo Kalbar kepada mediakalbarnews.com (media kalbar) Senin (21/3) disela-sela kegiatan Apkasindo Kalbar di Hotel Ibis Pontianak.
Dijelaskannya dengan dana 139 triliun itu bisa mebuat BUMN atau BUMD sekitar 28 yang bisa membuat perkebunan pabrik cpo dan minyak goreng dan produksi hilir dari Kebun Sawit. ” jadi kita tidak perlu mengemis lagi untuk CPO maupun untuk minyak goreng bisa mandiri, jadi tidak perlu ngandalkan pihak swasta.” Ujarnya.
Untuk itu perlu nasionalisasi perkebunan sawit, perlu regulasi yang berpihak kepada masarakat petani sawit. “Apkasindo siap berkaloborasi dengan BUMN atau BUMD untuk produksi CPO dan hilirisasi produk sawit termasuk minyak goreng.” Tambahnya.
Namun kenyataan 139 triliun itu 110 triliun diserahkan untu subsidi ke swasta untuk produksi minyak goreng.
Apkasindo termasuk Apkasindo Kalbar menanti pemimpin yang pro ke kita bisa tegas pro rakyat bisa mengambil kebijakan nasionalisasi sawit untuk kesejahteraan masyarakat.
“Tentu melalui membuat regulasi, peraturan, kita tau di UUD 1945 adalah dikelola negara untuk rakyat, bukan swasta.” Tegasnya.
Kebun sawit saat ini yang dikelola BUMN hanya 5 %, 40 % swasta dan 40% masyarakat petani sawit, itupun beraviliasi dengan pihak swasta tadi.
“Maka kedepan kita minta peraturan baik dalam bentuk perpres, pp maupun permen yang pro ke kita, ada nasionalisasi perkebunan sawit, kalau pertambangan sudah. Perkebunan belum, demi kepentingan masyarakat dan rakyat maka segera nasionalisasi perkebunan segera bentuk BUMN dan BUMD yang mengelola itu untuk kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di daerah.” Pungkasnya.
MJ Nasution juga minta audit dana sawit yang ada termasuk 139 Triliun itu kemana. ( amad)
Comment