PONTIANAK, Media Kalbar
Alhamdulillah, pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Kalimantan Barat untuk memilih Gubernur, Wali Kota, dan Bupati telah berjalan dengan aman dan lancar. Siapapun yang terpilih sebagai kepala daerah harus dihormati, karena mereka akan menjadi pemimpin yang mengayomi seluruh rakyat di wilayah hukumnya masing-masing.
Namun, isu mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih menjadi perhatian khusus. Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menyatakan bahwa hal ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi semua pihak.
Dr. Herman menegaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU), sebagai penyelenggara pemilu dengan anggaran yang besar, perlu melakukan evaluasi terhadap variabel-variabel yang memengaruhi rendahnya tingkat partisipasi. Selain itu, partai politik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota juga harus introspeksi. Sebagai penerima anggaran dari APBD untuk pendidikan politik, parpol memiliki tanggung jawab memberikan edukasi politik kepada masyarakat.
“Para pasangan calon (paslon) juga perlu mengevaluasi strategi mereka dalam membangun kedekatan dan kepercayaan dengan masyarakat. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam demokrasi,” ujar Dr. Herman. Senin, 9/12/2024.
Berbagai dinamika yang muncul dalam pilkada harus dimaknai sebagai konsekuensi pesta demokrasi. Masa-masa pilkada serentak adalah ujian bagi masyarakat untuk menahan diri dari konflik, dan masyarakat Kalbar telah menunjukkan bahwa pesta demokrasi dapat menjadi momentum kebahagiaan tanpa merusak persaudaraan.
Momentum ini menjadi bukti kepada Indonesia dan dunia bahwa masyarakat Kalbar menjunjung tinggi nilai persaudaraan meskipun ada perbedaan. Perbedaan adalah dinamika yang wajar dalam demokrasi.
Setelah pemimpin terpilih dilantik, masyarakat memiliki peran penting untuk mengawasi dan mengkritik kinerja kepala daerah. Pengawasan publik diperlukan untuk memastikan kebijakan dan keputusan pemerintah daerah tetap transparan dan bertanggung jawab, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.
“Kontrol dan kritik publik adalah bagian dari sistem demokrasi. Hal ini mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik serta pengelolaan anggaran,” kata Dr. Herman.
Selain itu, kepala daerah diharapkan tidak bersikap anti-kritik. “Pemimpin tidak boleh mudah tersinggung saat dikritik. Jika perlu, undang masyarakat untuk berdialog dan berdiskusi secara terbuka mengenai kebijakan dan kinerja birokrasi,” tambahnya.
Dengan demikian, kontrol publik tidak hanya mendorong akuntabilitas, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik secara lebih luas, baik melalui forum-forum diskusi maupun media sosial.
Masyarakat Kalbar berharap agar Gubernur, Wali Kota, dan Bupati terpilih dapat menjalankan amanah dengan tanggung jawab, transparansi, dan inklusivitas. Partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan memberi masukan merupakan upaya bersama untuk menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan berpihak kepada rakyat.
Semoga pesta demokrasi ini membawa keberkahan dan kemajuan bagi Kalimantan Barat. (*/Amad)
Comment