Kubu Raya, Media Kalbar
Pernyataan kontroversial Gubernur Kalimantan Barat dalam sambutannya saat menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) pada 8 Agustus 2025, memicu reaksi keras dari insan pers. Di hadapan para jurnalis, Gubernur sempat melontarkan istilah “wartawan Bodrex” sebuah istilah yang selama ini identik dengan sindiran terhadap wartawan abal-abal atau tidak profesional.
Ucapan tersebut sontak mengundang kegaduhan dan dianggap merendahkan profesi wartawan secara umum. Salah satu suara keras datang dari Ketua Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) DPC Kabupaten Kubu Raya, Ismail Djayusman, Senin (11/8/2025) yang menilai ucapan tersebut tidak pantas diucapkan oleh seorang kepala daerah, apalagi dalam momentum yang seharusnya menjadi ruang apresiasi terhadap jurnalisme.
“Pernyataan itu tidak elok. Kami para jurnalis bekerja dengan idealisme, kode etik, dan profesionalisme. Kalau ada oknum yang menyimpang, jangan digeneralisir dengan istilah merendahkan seperti itu. Sangat disayangkan keluar dari mulut seorang gubernur,” tegas Ismail.
Menurut Ismail, ucapan tersebut bukan hanya menyakiti perasaan wartawan yang hadir, namun juga mencederai semangat kebebasan pers dan integritas profesi jurnalistik di Kalimantan Barat.
“Wartawan itu bukan musuh pemerintah. Justru mitra dalam mengawasi, menyampaikan informasi, dan mengedukasi masyarakat. Kalau ada yang salah, dibina bukan dibinasakan dengan stigma,” lanjutnya.
Ismail juga mendesak agar Gubernur Kalbar segera mengklarifikasi maksud pernyataannya secara terbuka agar tidak memicu kesalahpahaman lebih luas di tengah masyarakat dan komunitas pers.
“Kami minta klarifikasi secara resmi. Jangan sampai kepercayaan publik terhadap media malah terganggu karena pernyataan sepihak seperti itu,” ujarnya.
Sementara itu, hingga rilis ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Gubernur Kalimantan Barat terkait polemik ini.
PWRI DPC Kabupaten Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk terus menjaga marwah jurnalistik yang profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan publik bukan pada kepentingan kekuasaan. (*/MK)
Comment