Sambas, Media Kalbar – Suasana Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang DPRD Kabupaten Sambas, Selasa (9/9), mendadak memanas ketika Aliansi Sambas Bergerak bersama elemen masyarakat menyampaikan ultimatum tegas: Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Daerah (KPPAD) harus segera dibentuk.
RDP ini merupakan tindak lanjut dari aksi demonstrasi beberapa waktu lalu. Aliansi membawa sembilan tuntutan rakyat Sambas, namun sorotan tajam tertuju pada isu perlindungan perempuan dan anak.
Luffi Ariadi, juru bicara dari Rumah Insan Cita sekaligus Ketua Umum DEMA Fakultas Hukum Sambas, menegaskan bahwa pembentukan KPPAD adalah kebutuhan mendesak. Ia menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sambas, terlebih sebagai daerah perbatasan yang rawan persoalan perdagangan orang, pekerja anak ilegal ke Malaysia, hingga kekerasan lintas batas negara.
“KPPAD bukan sekadar formalitas. Ini amanat UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, juga Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi Indonesia. Sambas harus punya lembaga independen yang kuat, bukan hanya UPTD di bawah dinas,” tegas Luffi.
Pemerintah Daerah melalui forum itu menjelaskan bahwa sudah ada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Namun, menurut aliansi, keberadaan UPTD PPA dinilai masih lemah secara kelembagaan karena berada di bawah dinas tertentu sehingga rawan intervensi.
Aliansi menuntut KPPAD berdiri sebagai lembaga independen dengan kewenangan penuh dalam advokasi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor.
“Sambas adalah beranda negara. Perlindungan anak di perbatasan bukan hanya soal moral, tapi soal masa depan bangsa. KPPAD harus segera ada, agar ada mekanisme pengawasan yang tegas dan independen,” seru perwakilan Aliansi.
RDP ini menegaskan satu hal: suara rakyat menolak menunggu. Mereka meminta DPRD dan Pemda segera menindaklanjuti desakan tersebut sebelum persoalan perempuan dan anak di perbatasan semakin tak terbendung.(Rai)
Comment