Pontianak, Media Kalbar
Akhir-akhir ini rencana pelaksanaan retreat bagi seluruh kepala OPD Provinsi Kalbar menjadi sorotan, padahal program ini sebelumnya juga sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, DPR RI, para Gubernur/Bupati, bahkan KADIN. Tidak hanya itu issu liar berkembang bahwa itu program yang terkesan dipaksakan dan menggeser anggaran lain, bahkan menyasar pribadi Sekda Kalbar dikarenakan Kepala BPSDM Provinsi Kalbar merupakan Istri dari dr. Harisson, M. Kes.,
Pengamat kebijakan publik dan hukum, Dr. Herman Hofi Munawar menilai retreat tersebut merupakan langkah strategis dan urgen untuk memperbaiki kualitas dan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Rencana pelaksanaan retreat bagi seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai sebagai langkah strategis dan sangat urgen dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik.
Pengamat hukum dan kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menegaskan bahwa agenda tersebut tidak boleh dilihat semata dari sisi pembiayaan, melainkan sebagai investasi jangka panjang yang berdampak langsung terhadap efektivitas birokrasi.
Menurutnya, pendekatan yang harus digunakan dalam menilai program ini adalah melalui perspektif intermediate outcome (hasil antara) dan ultimate outcome (hasil akhir). Dengan kata lain, manfaat yang dihasilkan dari penguatan kapasitas pimpinan OPD jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan.
“Pelayanan publik adalah muara dari seluruh proses birokrasi. Karena itu, penguatan di level pimpinan menjadi sangat penting dan tidak bisa ditunda,” tegasnya, Jumat, (10/4).
Ia menjelaskan, program retreat bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan instrumen strategis untuk menyelaraskan visi, memperkuat koordinasi, dan menyatukan semangat pelayanan di antara pimpinan OPD.
Dalam praktiknya, kata dia, pelayanan publik kerap terhambat oleh ego sektoral antar perangkat daerah. Kondisi ini menyebabkan lambatnya pengambilan keputusan serta tidak sinkronnya kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
“Retreat ini menjadi momentum krusial untuk melakukan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan. Semua pimpinan OPD harus memiliki satu visi yang sama, yaitu melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan efektif,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa urgensi kegiatan ini terletak pada peningkatan soliditas manajerial. Dengan pimpinan yang kompak dan memiliki pemahaman yang sama, jalur birokrasi yang selama ini dinilai berbelit-belit dapat dipangkas secara signifikan.
Terkait isu pergeseran anggaran untuk mendukung program tersebut, Herman menilai langkah itu sebagai kebijakan yang rasional dan sah selama tetap berada dalam koridor aturan yang berlaku.
“Efisiensi bukan berarti tidak mengeluarkan anggaran, tetapi memastikan setiap rupiah memberikan dampak yang maksimal. Penguatan kapasitas SDM pimpinan adalah investasi jangka panjang untuk mencegah kesalahan tata kelola di masa depan,” jelasnya.
Ia kembali menegaskan bahwa pelayanan publik harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Tingkat kepuasan masyarakat, kata dia, merupakan indikator paling nyata dalam mengukur keberhasilan pemerintahan.
“Pelayanan publik adalah wajah pemerintah. Jika melalui retreat ini para pimpinan OPD menjadi lebih responsif, inovatif, dan solutif terhadap kebutuhan masyarakat, maka program ini bukan hanya penting, tetapi sangat mendesak untuk segera dilaksanakan,” pungkasnya. (*/Amad)
Comment