PONTIANAK, Media Kalbar
Praktisi hukum, Glorio Sanen mendorong komitmen seluruh kepala daerah di Kalimantan Barat mendorong Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk menyelesaikan persoalan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).
Menurutnya, komitmen tersebut menjadi penting, karena persoalan PETI menjadi persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan, namun juga menimbulkan persoalan hukum.
“Makanya kita mendorong komitmen kepala daerah untuk memperjuangkan WPR, ini solusi konkret mengatasi PETI di Kalimantan Barat,” kata Sanen.
Di Kalbar sendiri, baru dua daerah yang mendapat Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Dua daerah tersebut adalah Kabupaten Ketapang dan Kapuas Hulu. Adapun pihak pengelolanya masyarakat dalam bentuk wadah koperasi.
Menurut Sanen, alasan mendasar perlunya WPR tak lain untuk melegalkan aktivitas masyarakat. Selama ini, ada banyak masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas ini.
Namun, mereka bekerja dengan was-was, karena aktivitas ini dianggap ilegal. Bahkan, kerap berurusan hukum.
“Maka dari itu, dengan mereka mendapatkan izin (IPR) mereka nantinya bisa bekerja dengan tenang, dan tetap harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang disyaratkan, menjaga kelestarian lingkungan,” ungkapnya.
Disisi lain, mereka juga dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah dalam bentuk PAD.
Disi lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga semakin terbuka memberikannya organisasi hingga korporasi mengelola tambang. Ini dibuktikan dengan revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara atau revisi UU Minerba, yang didalamnya memberikan akses bagi organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, usaha mikro kecil menengah (UMKM), dan koperasi bisa mengelola izin usaha pertambangan (IUP). (*/Amad).
Comment