SAMBAS, Media Kalbar – Kondisi SDN 10 Semayang di Desa Sepadu, Kecamatan Semparuk, mendapat sorotan Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Deca Endy Rey. Ia mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas memastikan keselamatan warga sekolah serta membuka informasi mengenai pendataan kerusakan dan pengusulan revitalisasi.
Menurut Deca, persoalan sekolah rusak tidak cukup ditanggapi dengan perhatian setelah pemberitaan meluas. Pemerintah daerah perlu memastikan kelayakan bangunan melalui pemeriksaan teknis, kemudian menyampaikan langkah penanganan yang jelas.
“Pendidikan bukan hanya tentang memastikan siswa datang ke sekolah dan mengikuti pembelajaran. Pemerintah juga harus memastikan bahwa tempat mereka belajar aman dan layak. Keselamatan siswa, guru, dan tenaga kependidikan tidak boleh diabaikan,” tegas Deca dalam pernyataan tertulisnya.
Merujuk pemberitaan Media Kalbar mengenai kerusakan bangunan dan fasilitas pendukung pembelajaran di SDN 10 Semayang, Deca menilai keselamatan harus menjadi prioritas. Apabila pemeriksaan menemukan bagian bangunan yang tidak aman, ia meminta langkah pengamanan sementara segera dilakukan berdasarkan rekomendasi teknis.
Ia juga meminta pemerintah menjelaskan bagaimana kegiatan belajar tetap dapat berlangsung secara aman selama proses penanganan. Rencana perbaikan, menurutnya, perlu disertai tahapan yang terukur dan dapat dipantau masyarakat.
Selain kondisi bangunan, Deca menyoroti keterbukaan proses penentuan sekolah penerima bantuan revitalisasi. Ia meminta Disdikbud Sambas menjelaskan status pendataan dan pengusulan SDN 10 Semayang, hasil verifikasi, kriteria prioritas, serta kendala yang dihadapi.
Pertanyaan mengenai anggaran, kata dia, harus dijawab dengan data dan dokumen resmi. Penjelasan itu diperlukan agar masyarakat mengetahui hubungan antara kebutuhan sekolah, usulan perbaikan, dan keputusan penanganan.
“Bagi kami, persoalan sekolah rusak bukan sekadar persoalan bangunan, melainkan persoalan tanggung jawab pelayanan publik dan pemenuhan hak atas pendidikan yang aman dan layak,” ujarnya.
Deca menegaskan kritik BEM Poltesa diarahkan untuk memperoleh kejelasan dan mendorong penyelesaian. Ia tidak ingin persoalan sekolah rusak berujung pada tuduhan yang belum didukung bukti.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk membangun tuduhan, melainkan untuk memastikan bahwa keselamatan warga sekolah dan kualitas pendidikan benar-benar menjadi prioritas,” katanya.
BEM Poltesa turut mendorong ruang klarifikasi dan audiensi dengan instansi terkait. Melalui langkah tersebut, mahasiswa ingin memperoleh informasi yang utuh sekaligus mengawal tindak lanjut penanganan sekolah.
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Sambas, Mardani, bersama awak media meninjau SDN 10 Semayang pada Selasa, 13 Oktober 2026. Sekolah yang melayani 122 siswa itu dilaporkan mengalami kerusakan plafon, lantai papan, meja, bangku, serta fasilitas WC.
Pada Kamis, 15 Oktober 2026, Kasi Sarana dan Prasarana Disdikbud Sambas, Ferri Suyitno, bersama konsultan turun meninjau sekolah. Dalam penjelasan sebelumnya, Ferri menyebut SDN 10 Semayang belum memperoleh revitalisasi 2026 karena data Dapodik yang tersedia belum memenuhi persyaratan program.
Disdikbud menyatakan akan mendampingi pembaruan data dan mengupayakan pengajuan revitalisasi pada 2027. Realisasinya masih bergantung pada pemenuhan persyaratan, ketersediaan program, dan keputusan pihak berwenang.
Desakan BEM Poltesa menempatkan keselamatan selama masa tunggu sebagai persoalan yang perlu dijawab, bersamaan dengan proses administrasi pengajuan bantuan.
Deca berharap kasus SDN 10 Semayang menjadi bahan evaluasi terhadap pendataan kondisi sekolah, pengawasan, dan penentuan prioritas perbaikan sarana pendidikan di Sambas. Ia meminta penanganan diwujudkan melalui tindakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.(Rai)
Comment