Kubu Raya, Media Kalbar
Proyek pembangunan jalan rabat beton yang terletak di Jalan Masjid Parit Haruna, Desa Pal 9, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kubu Raya tahun 2024, saat ini tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya, meskipun proyek yang menelan anggaran sebesar Rp119.400.000 ini baru selesai dikerjakan kurang dari satu bulan, sudah muncul keretakan di sejumlah titik jalan tersebut.
Proyek yang memiliki kontrak bernomor 600.1.9.3/119/SPk/PPK/PUPRPRKP-Perkim 2024 ini diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya. Kontrak resmi proyek ini ditandatangani pada 23 September 2024 dengan waktu pelaksanaan 60 hari kalender. Pelaksana pekerjaan adalah CV. Faeyza Anrizki. Meskipun proyek ini relatif baru selesai, namun keretakan yang muncul pada beberapa bagian jalan menimbulkan tanda tanya mengenai kualitas pengerjaan dan ketahanan infrastruktur tersebut.
Edyy Ruslan Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi Indonesia (Legatisi) Rabu (21/11/2024) menyampaikan keprihatinan atas kondisi jalan yang baru sebulan selesai dibangun, namun sudah menunjukkan kerusakan. Mereka berharap agar proyek ini bisa memberikan manfaat jangka panjang dengan kualitas yang baik, sesuai dengan harapan masyarakat.
Isu lain yang mencuat adalah dugaan adanya konflik kepentingan yang melibatkan oknum pegawai Dinas PUPR Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, disebutkan bahwa proyek ini diduga dimiliki oleh seorang Oknum pegawai Dinas PUPR berinisial JL, yang diketahui memiliki lahan kavlingan di sekitar lokasi proyek. Proyek tersebut juga dikabarkan dikerjakan oleh seorang warga Parit Bugis berinisial Pak AB.
Dugaan adanya konflik kepentingan ini menambah kekhawatiran warga mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan proyek tersebut. Masyarakat berharap agar pihak berwenang segera melakukan pemeriksaan terkait kualitas jalan yang telah dikerjakan serta mengusut dugaan adanya penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan publik.
“Sangat penting bagi kami Kata Edyy Sebagai Sosial Kontrol untuk memastikan proyek-proyek yang dibiayai dengan uang negara dijalankan dengan prinsip yang adil dan transparan. Jika ada dugaan konflik kepentingan, maka harus segera diselidiki. Kami berharap pihak berwenang bisa mengungkapkan kebenaran dan memastikan kualitas jalan ini tetap terjaga,” ungkap salah satu warga setempat.
Hingga saat ini, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kubu Raya belum memberikan klarifikasi resmi terkait keretakan pada jalan rabat beton tersebut maupun dugaan keterlibatan oknum pegawai dalam proyek tersebut. (Ismail)
Comment