Putussibau, Media Kalbar Pemkab Kapuas Hulu bersama DPRD Kabupaten Kapuas Hulu membahas empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) melalui
PUTUSSIBAU, MEDIA KALBAR Dalam rangka memperkuat kapasitas dan profesionalitas personel dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),
SAMBAS, Media Kalbar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sambas menggelar rapat sosialisasi terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), Senin, 7
Pontianak, Media Kalbar Pengamat hukum dan kebijakan publik Dr. Herman Hofi Munawar mengapresiasi sikap Koordinator Lapangan aksi unjuk rasa di Kantor DPRD
Sambas, Media Kalbar – DPC Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Sambas menolak wacana pencabutan Peraturan Daerah Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun
Landak, Media Kalbar Keputusan dan instruksi pemerintah pusat untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan
Pontianak, Media Kalbar – Instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk mencabut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022
“Pencabutan Perda Wajib Persetujuan DPRD, Jangan Jadikan Masyarakat Kambing Hitam Karhutla” PONTIANAK, Media Kalbar – Relawan Lasarus Peduli (RELLA) Kalimantan Barat mempertanyakan
“Hapus Norma Adat Tanpa Solusi Pengganti, Petani Pedalaman Rawan Terjerat Hukum” Pontianak, Media Kalbar Menyikapi pernyataan presiden agar pemda Provinsi Kalbar membatalkan
Palangka Raya, Media Kalbar Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah terus memperkuat pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan regulasi daerah
