Jakarta, Media Kalbar Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki resmi memperkuat kolaborasi di bidang ketenagakerjaan melalui kesepakatan Joint Action Plan 2026–2027. Kesepakatan
Bangkok, Media Kalbar — Indonesia menekankan tiga prioritas untuk memastikan pekerja migran dan keluarganya tetap memperoleh pelindungan ketika krisis terjadi di kawasan
Jakarta, Media Kalbar Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan membuka pendaftaran peserta Program Pemagangan Nasional (MagangHub) Angkatan II Batch 2 Tahun 2026 pada 3–8
Jakarta, Media Kalbar — Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah di bidang ketenagakerjaan, mulai dari pengesahan Undang-Undang Nomor 2
Jakarta, Media Kalbar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan komitmen pemerintah memberikan pelindungan jaminan sosial bagi pekerja informal sektor persampahan. Salah satu bentuknya
Kendari, Media Kalbar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan pentingnya kolaborasi yang lebih erat antara perguruan tinggi dan dunia industri untuk mengatasi ketidaksesuaian (mismatch)
Surakarta, Media Kalbar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memaparkan berbagai langkah pemerintah untuk memperkuat kesejahteraan, pelindungan, dan kompetensi pekerja saat membuka Musyawarah Nasional
Boyolali, Media Kalbar Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pembangunan ketenagakerjaan yang inklusif dimulai dengan memastikan setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memperoleh kesempatan
Jakarta , Media Kalbar Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjadi momentum memperkuat transformasi sektor ketenagakerjaan melalui penguatan vokasi dan
Jakarta, Media Kalbar Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Turki resmi memperkuat kolaborasi di bidang ketenagakerjaan melalui kesepakatan Joint Action Plan 2026–2027. Kesepakatan
Bekasi, Media Kalbar – Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa data Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan