Pontianak, Media Kalbar
Kebijakan Menteri Pertanian dipertanyakan dan diprotes oleh Bupati Landak dr. Karolin Margret Natasa, MH karena dengan kebijakan tersebut Kalbar yang mempunyai potensi pertanian besar tidak memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) Pertanian.
Hal tersebut disampaikan Karolin saat Musrenbang Provinsi Kalbar di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Kamis (7/4).
Dikatakan Bupati yang caktik ini bahwa ini demi kepentingan strategis nasional Hanya Kalteng yang dijadikan food estate, Kalimantan Barat tidak masuk, ” yang kami pertanyakan Menteri Pertanian tidak memberikan bantuan pertanian kepada daerah yang tidak ditetapkan food estate.
“Sehingga tahun ini mulai tahun ini DAK dan tugas pembantuan di Kabupaten Landak Nol.” tegas Karolin.
Menurut Karolin pihaknya sudah koordinasi dengan Bappenas, informasi disampaikan bahwa kalaupun bukan DAK ada skema pembiayaan lain dari Pusat, “ini yang belum direalisasikan dan disosialisasikan kedaerah, apa bentuknya.” Ujarnya.
Karolin berharap ini menjadi salah atau catatan penting nasional dan segera terkoordinasi dalam kebijakan nasional. “Yang penting Menteri Pertanian jangan semau dia.” Pungkasnya.
Ditempat yang sama Gubernur Kalbar H. Sutarmidji, SH. M. Hum, menyampaikan bahwa kebijakan Food Estate di Kalimantan Tengah, dulu 1 juta hektar gagal disana tak ada hasil, “Kalimantan Barat potensi pertanian besar, Di Sambas, Kubu Raya, Landak dan daerah lainnya, ini juga perlu diperhatikan oleh pemerintah pusat.” Kata Gubernur.
Sutarmidji menjelaskan bahwa walaupun ada bantuan kuran, sporadis dan tidak terpusat. Sehingga tidak tahu hasilnya, “potensi untuk menjadi penyanggah pangan IKN Kalbar potensi bagus, terutama Sambas, Kubu Raya, Landak. (Amad)
Comment