Pontianak, Media Kalbar — WALHI Kalimantan Barat (WKB) baru-baru ini melakukan pemantauan lapangan terhadap lima perusahaan yang arealnya terbakar untuk mendapatkan fakta lapangan secara faktual, sekaligus membuktikan bahwa perusahaan abai dan lalai dalam menjaga tata kelola usaha mereka.
Hasil investigasi dan verifikasi lapangan yang dilakukan WKB di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang menemukan fakta bahwa seluruh titik panas yang berada di konsesi perusahaan terbukti terbakar dan berada di dalam areal konsesi, termasuk di dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) serta Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT/HCV) yang menjadi habitat penting satwa dilindungi seperti orangutan (Pongo pygmaeus).
Melalui pers release, Selasa (17/11) menjelaskan bahwa dalam menghitung luas kebakaran, WKB menggunakan Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan & Lahan pada Citra Sentinel C2 10 m/px skala 1:10.000 (periode citra 1 Agustus – 12 September 2026). Adapun lima perusahaan yang kami pantau antara lain:
PT Mayawana Persada (RGE/Tanoto Family): terbakar seluas 17.007,84 hektare, di atas gambut lindung 3.272,84 hektare dan gambut budidaya 5.971,98 hektare.
PT Sinar Karya Mandiri (Palma Agro Lestari): terbakar seluas 9.647,7 hektare, di kawasan gambut lindung 2.312,8 hektare dan gambut budidaya 7.365,9 hektare.
PT Mohairson Pawan Khatulistiwa (Yayasan YIARI): terbakar seluas 10.672,46 hektare, di kawasan gambut lindung 2.614,11 hektare dan gambut budidaya 8.004,49 hektare.
PT Kayung Agro Lestari (First Resources Group): terbakar seluas 5.204,2 hektare, di kawasan gambut lindung 2.610,9 hektare dan gambut budidaya 1.874,5 hektare. Api melahap kawasan konservasi NKT/HCV; tim lapangan juga menemukan induk orangutan yang menggendong anaknya dalam kondisi melemah.
JV: terbakar seluas 4.898,79 hektare, di kawasan gambut lindung 1.262,40 hektare dan gambut budidaya 3.636,39 hektare.
WALHI Kalbar Laporkan 11 Perusahaan ke Polda Kalbar
Kejahatan ekologis dengan dampak sebesar ini tidak bisa dianggap sepele tanpa penegakan hukum dan sanksi yang tegas. Aparat penegak hukum harus berani menyeret aktor intelektual di balik karhutla. Karena itu, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Barat secara resmi melayangkan laporan dan pengaduan tindak pidana karhutla ke Kepolisian Daerah (Polda) Kalimantan Barat. Langkah hukum ini ditempuh menyusul masifnya kejahatan ekologis di atas konsesi perkebunan sawit dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang kembali melumpuhkan ruang hidup rakyat sepanjang 2026.
Berdasarkan hasil kajian spasial dan investigasi lapangan tim WALHI Kalbar pada Oktober 2026, karhutla yang membakar puluhan ribu hektare gambut lindung, gambut budidaya, hingga zona konservasi merupakan akibat langsung dari kelalaian terstruktur, ketiadaan infrastruktur mitigasi, dan pembiaran sistemik oleh korporasi. Ada 11 perusahaan perkebunan sawit dan PBPH-HT yang dilaporkan: lima perusahaan hasil pemantauan lapangan dan enam perusahaan berdasarkan analisis spasial Peta Analisis Citra Temporal Perubahan Tutupan Hutan & Lahan pada Citra Sentinel C2 10 m/px skala 1:10.000.
Direktur Eksekutif Daerah WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menegaskan bahwa kewajiban pemegang izin untuk menjaga fungsi hidrologis gambut dan mengendalikan api di area kerja mereka selama ini hanya dianggap formalitas di atas kertas.
“Negara dan pemerintah selama ini terlampau abai dan tidak becus menertibkan pemegang izin. Ketika ekosistem gambut dikeringkan secara paksa lewat pembuatan kanal tanpa pemeliharaan sekat air, dan api membakar berulang kali di konsesi yang sama, itu adalah bentuk kejahatan terencana yang dilindungi oleh rantai impunitas,” tegas Sri Hartini.
Senada dengan itu, Kepala Divisi Advokasi dan Kampanye WALHI Kalimantan Barat, Indra Syahnanda, mengungkapkan bahwa temuan lapangan mematahkan seluruh alibi korporasi yang kerap menyalahkan masyarakat atau mengklaim api berasal dari luar konsesi.
“Selama pemantauan, kami menemukan fakta bahwa perusahaan telah abai dan lalai dalam menjaga tata kelola areal konsesi mereka, dan perusahaan tidak memiliki kesiapan dalam menghadapi ancaman El Niño. Selain itu, konstitusi juga sudah memandatkan kepada seluruh pemegang izin konsesi bahwa pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di areal kerjanya,” ujar Indra Syahnanda.
Selain itu, kerusakan ekosistem gambut di areal konsesi perusahaan yang dipantau menjadi salah satu pemicu karhutla. Pemerintah harus segera mendesak pemilik konsesi melakukan pemulihan gambut di areal konsesi mereka agar kebakaran tidak terus berulang.
Indikasi Pelanggaran Hukum
Perusahaan-perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran hukum. WKB menekankan bahwa keberulangan karhutla dari tahun ke tahun di konsesi yang sama menunjukkan adanya rantai impunitas dan pembiaran sistemik. Korporasi-korporasi tersebut diduga kuat telah melanggar:
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH): Pasal 69 ayat (1) huruf h jo. Pasal 108 dan Pasal 99 terkait larangan pembakaran dan kelalaian yang merusak lingkungan hidup, serta pertanggungjawaban badan usaha pada Pasal 116 dan Pasal 119.
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan: Pasal 56 mengenai kewajiban sarana dan prasarana pengendalian kebakaran.
PP No. 71 Tahun 2014 jo. PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (PPEG): kewajiban menjaga fungsi hidrologis dan memulihkan gambut.
UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) terkait hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, mengingat krisis ISPA yang melumpuhkan aktivitas dan pendidikan warga sekitar.
Desakan WALHI Kalimantan Barat
Sehubungan dengan temuan tersebut, WALHI Kalimantan Barat mendesak:
Ditreskrimsus Polda Kalbar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan secara transparan, menerapkan prinsip hukum strict liability (pertanggungjawaban mutlak), serta menindak tegas korporasi beserta pimpinan pengambil keputusan, bukan hanya pelaku di tingkat lapangan.
Kementerian Lingkungan Hidup untuk memeriksa tingkat kerusakan lingkungan serta memastikan beban pemulihan fungsi ekologis gambut dan tata air ditanggung sepenuhnya oleh korporasi, bukan oleh negara atau masyarakat.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mengevaluasi, meninjau, dan menjatuhkan sanksi administratif hingga pencabutan izin HGU terhadap perusahaan perkebunan dan hutan tanaman yang terbukti lalai membiarkan lahannya terbakar berulang kali.
11 Perusahaan yang Dilaporkan
Berdasarkan kajian spasial dan investigasi lapangan WALHI Kalbar, ke-11 perusahaan tersebut terbagi menjadi 5 perusahaan yang telah diverifikasi melalui pemantauan langsung di lapangan serta 6 perusahaan berdasarkan analisis citra satelit (Sentinel-2):
• 5 Perusahaan Verifikasi Lapangan (di Kayong Utara dan Ketapang):
• PT Mayawana Persada (PT MP) – luas area terbakar ± 17.007,84 hektare
• PT Sinar Karya Mandiri (PT SKM) – luas area terbakar ± 9.647,70 hektare
• PT Moharison Pawan Khatulistiwa (PT MPK) – luas area terbakar ± 10.672,46 hektare
• PT Kendawangan Agro Lestari (PT KAL) – luas area terbakar ± 5.204,20 hektare (termasuk menjangkau kawasan Nilai Konservasi Tinggi/HCV dan ditemukan orangutan betina bersama anaknya yang melemah)
• JV – luas area terbakar ± 4.898,79 hektare
• 6 Perusahaan Berdasarkan Analisis Citra Satelit (Belum Verifikasi Lapangan):
• PT HKI – indikasi area terbakar ± 38.874,10 hektare
• PT BMJ – indikasi area terbakar ± 18.971,57 hektare
• PT WE – indikasi area terbakar ± 8.444,34 hektare
• PT FI – indikasi area terbakar ± 7.181,93 hektare
• PT AER – indikasi area terbakar ± 7.181,93 hektare
• PT LS – indikasi area terbakar ± 3.552,81 hektare.
(Walhi/Amad)











Comment