Pontianak, Media Kalbar
Tim Hukum NKRI (Norsan-Krisantus) mengapresiasi Bawaslu Provinsi Kalbar dan masyarakat yang cepat tanggap dalam menyikapi dugaan-dugaan pelanggaran pada Pilkada.
Terkait agenda sosialisasi kepada pemilih pemula, namun digunakan untuk salah satu ASN atau beberapa ASN untuk kampanyekan salah satu Paslon Gubernur Kalbar, “pertama kami Tim kuasa hukum Norsan-Krisantus sangat apresiasi langkah Bawaslu, berdasarkan informasi yang kami terima akhirnya ini menjadi temuan Bawaslu, dan kita berikan dukungan penuh kepada Bawaslu untuk mengungkap dan memeriksa peristiwa ini sesuai dengan mekanisme peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, kami berharap ini juga diungkap secara transparan. ” kata Koordinator Tim Hukum Norsan-Krisantus, Glorio Sanen yang didampingi para Tim Hukum lainnya pada saat menggelar konferensi pers di Posko NKRI, Rabu (9/10).
Kemudian lanjut Sanen, Kedua, Tim Hukum Norsan-Krisantus banyak mendapat pengaduan dengan bukti-bukti yang disampaikan, “kami tentu menganalisa terhadap bukti-bukti tersebut, bahkan ada kelompok masyarakat yang melaporkan hal tersebut. Kami apresiasi, ini bukti bahwa Pilkada adalah pesta demokrasi, pestanya rakyat, agar Pilkada ini berjalan jujur dan adil.” Jelasnya.
“Kami juga mengingatkan kepada Pj Gubernur yang tugas utamanya mensukseskan Pilkada ini, penting perlu koreksi dan memproses ini.” Tambahnya.
Tim Hukum Norsan-Krisantus juga menyampaikan bahwa dari bukti-bukti yang ada,”dugaan ini dilakukan secara sistematis dan ini komponen-komponen lain yang digunakan oleh salah satu Paslon.” Tandasnya.
Terhadap hal tersebut juga Tim Hukum Norsan-Krisantus akan menentukan mana Langkah-langkah yang akan diambil, apa dilaporkan ke komisi ASN atau langkah hukum lainnya.
“Kita minta Pj Gubernur untuk melakukan tindakan pada ASN yang melakukan pelanggaran.” Tegasnya.
Ditambahkan oleh Alfon Girsanh satu tim hukum Norsan-Krisantus agar ASN jangan cawe-cawe dalam Pilkada ini. “Kita berharap masyarakat agar bisa melaporkan jika ada indikasi pelanggaran, kita siap untuk menindaklanjuti. ” Ungkapnya.
Lusi dari Tim hukum Norsan-Krisantus menambahkan agar pemerintah tegas, “ini tidak main-main, ini Pilkada untuk memilih pemimpin Kalbar, sehingga kita harus menjaga pemimpin yang berintegritas, jangan sampai kita mempunyai pemimpin yang menggunakan aparat pemerintah tidak berlaku feer. Jadi kita minta pemerintah tegas.” Pungkasnya. (Amad)
Comment