Pontianak, Media Kalbar
Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menjelaskan bahwa target angka Rp5,5 triliun untuk APBD murni tahun 2027 belum termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) secara detail. Nilai tersebut baru mencakup gambaran besaran APBD secara global.
Hal tersebut disampaikan Wagub saat diwawancarai awak media terkait APBD 2027 usai menghadiri rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Senin (26/10/2026)
Menjawab pertanyaan wartawan soal penurunan APBD 2027 dibandingkan APBD Perubahan 2026, Wagub menegaskan hal itu tidak bisa dibandingkan secara langsung.
“Turun di 2027? Kalau APBD perubahan kan pergeseran. Nggak bisa dibayangkan perubahan sama APBD murni. Nah, ini APBD murni sesuai dengan indikator-indikator dan target penerimaan,” ujarnya.
Menurutnya, angka Rp5,5 triliun tersebut bukan angka tutup mati. Potensi pendapatan di tahun 2027 masih sangat mungkin meningkat melalui sektor investasi dan pemanfaatan potensi daerah lainnya.
“Kalau masih ada target yang bisa kita up, maka nanti dalam rapat-rapat pembahasan tentu Dewan akan memberikan masukan-masukan kepada Eksekutif, dan tentu ada potensi-potensi pendapatan. Saya sendiri sebagai Wakil Gubernur, saya masih melihat peluang itu. Masih ada target pendapatan yang bisa kita kejar, salah satunya investasi,” jelasnya.
Wagub menyoroti kontribusi investasi yang belum maksimal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia menyebut, pada rapat pertumbuhan ekonomi Kalbar, kontribusi terbesar masih dari sektor rumah tangga dan pertanian, sementara investasi baik PMDN maupun PMA yang masif di Kalbar belum terlihat kontribusinya terhadap PAD.
Terkait Transfer ke Daerah (TKD), Wagub memastikan nilainya sudah masuk dalam postur APBD 2027, namun belum dirincikan secara detail.
“Sudah, sudah masuk TKD. Tadi belum dirincikan secara ini, secara detail, tapi kita hanya sampaikan secara global besaran dari APBD 2027,” katanya.
Tegur Kepala Dinas Tak Hadir Rapat Penting
Dalam kesempatan yang sama, Wagub juga menyoroti banyaknya Kepala Dinas yang tidak hadir dalam rapat penting pembahasan APBD dan menegur secara langsung.
“Tadi sesuai dengan yang saya sampaikan, saya tegur langsung. Ini kan rapat penting. Kepala Dinas ya kecuali yang ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau masih duduk-duduk di kantor ya datang sini dong, jangan diwakilkan. Karena program-program Dinas kan tercermin dalam APBD,” tegasnya.
Ia meminta Sekda untuk mengabsen dan akan mempertimbangkan sanksi berupa evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“Kalau nggak disiplin gitu nanti ke depan juga begitu. Diwakilkan, diwakilkan, diwakilkan. Sementara Kepala Dinas duduk di kursi putar di ruangan ber-AC doang,” ujarnya.
Dana Karhutla Harus Belanja Alat, Bukan Masker
Mengenai dana Karhutla sebesar Rp40 miliar dari Pusat untuk Provinsi, Wagub menegaskan harus dibelanjakan secara efektif untuk peralatan pemadam yang konkret, bukan barang habis pakai seperti masker.
“Lebih baik kita yang riil konkret. Beli alat-alat yang tahun depan kan bisa digunakan lagi. Karena kebakaran ini terjadi terus. Tahun depan pada saat El Nino, musim kemarau, pasti ada lagi kebakaran. Alat ini kan bisa kita gunakan, lebih efektif. Kalau masker kan pakai sekali buang,” jelasnya.
Wagub menambahkan, dana tersebut jika dibelanjakan habis untuk alat maka tidak akan menjadi SiLPA di 2027, dan peruntukannya tidak boleh dialihkan.
Ia juga mengimbau 14 Kabupaten/Kota yang juga menerima total dana Karhutla Rp240 miliar dari Pusat agar menggunakan dana secara efektif untuk alat pemadam.
“Jangan belanja barang-barang yang tidak bermanfaat, tidak ada korelasinya dengan kebakaran,” imbaunya.
“Provinsi karena wilayahnya 14 Kabupaten/Kota, di mana yang terbakar kami akan fokus ke situ. Tadi saya sampaikan sekarang kan di batas Kalteng dengan Ketapang yang terbakar, titik apinya di situ. Ya ke situ! Kita support di situ. Di mana yang terbakar, misalnya di Kabupaten Sambas nih contoh, nah kita fokus ke situ. Nggak boleh kita diam di sini,” pungkasnya. (AMAD)
Comment