𝗔𝗸𝘁𝗶𝘃𝗶𝘀 𝗠𝗲𝗺𝗽𝗮𝘄𝗮𝗵, 𝗛𝗲𝗿𝗺𝗮𝗻 𝗛𝗮𝗯𝗶𝗯𝘂𝗹𝗹𝗮𝗵 𝗔𝗻𝗴𝗸𝗮𝘁 𝗕𝗶𝗰𝗮𝗿𝗮: 𝗜𝘀𝘁𝗶𝗹𝗮𝗵 “𝗥𝗲𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘀𝗶 𝗣𝗼𝗹𝗿𝗶” 𝗗𝗶𝗻𝗶𝗹𝗮𝗶 𝗕𝗲𝗹𝘂𝗺 𝗧𝗲𝗽𝗮𝘁, 𝗨𝘀𝘂𝗹𝗸𝗮𝗻 “𝗥𝗲𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝘀𝗶”

Mempawah, Media Kalbar

Wacana Reformasi Polri belakangan ini menjadi sorotan hangat di berbagai kalangan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, bahkan menjadi topik diskusi di forum aktivis mahasiswa dan meja-meja kopi. Diskusi ini semakin intens setelah Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan Tim Reformasi Kepolisian yang diusulkan oleh Gerakan Nurani Bangsa, memicu pro dan kontra di masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Aktivis Mempawah, Herman Habibullah, turut memberikan pandangannya. Ia mengkritisi penggunaan istilah “reformasi” yang menurutnya belum tepat untuk diterapkan saat ini. Menurut Herman, istilah reformasi merujuk pada perombakan besar-besaran, sementara ia menilai kinerja kepolisian tidaklah seburuk itu hingga harus dirombak secara total.

“Kami butuh Polisi ini ada perbaikan di dalam, bukan perombakan secara total,” tegas Herman Habibullah di Mempawah, Kamis (9/10).

Lebih lanjut, Herman berpendapat bahwa kerusuhan yang terjadi saat unjuk rasa bulan Agustus lalu lebih disebabkan oleh ulah provokator, bukan sepenuhnya karena kinerja polisi. Ia mencontohkan bagaimana beberapa oknum demonstran terbukti melakukan vandalisme dan provokasi terhadap aparat, yang kemudian memicu eskalasi konflik. Ia bahkan menyalahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dinilai tidak bersahabat atau merakyat, sehingga membuka celah bagi pihak-pihak tertentu untuk memanfaatkan suasana demonstrasi.

“Andaikan pada waktu itu public speaking pejabat/anggota DPR dijaga dan tidak memprovokasi serta langsung menemui, mendengarkan, hingga menerima aspirasi yang disampaikan oleh massa aksi, saya yakin 100% massa aksi demonstrasi tidak akan terprovokasi,” ujarnya, menambahkan tagar #stopkambinghitamkanpolri dan #polribersamarakyat.

Menurut Herman, kepolisian memang memiliki kesalahan atau “dosa”, namun kinerja mereka tidak bisa serta-merta dicap buruk hanya berdasarkan penanganan rangkaian demonstrasi Agustus lalu. Ia menunjuk pada keberhasilan polisi dalam mengungkap kasus-kasus kriminal besar di daerah Mempawah sebagai contoh konkret kinerja positif yang seringkali luput dari perhatian. “Kalau bicara dosa, semua instansi juga punya dosa. Bahkan sampai hari ini saya masih belum menemukan lembaga/instansi yang tidak lepas dari kesalahan/dosa, dan itu dilakukan oleh oknum dari instansi/lembaga tersebut. Oleh karenanya kita tidak boleh menjustifikasi instansinya yang harus di reformasi,” jelasnya.

Sebagai alternatif, Herman Habibullah mengusulkan penggunaan istilah “Restorasi Kepolisian” daripada “Reformasi”. “Konotasi bahasa tersebut yang lebih humanis, yaitu restorasi untuk memperkuat Polri itu sendiri,” kata Herman.

Herman Habibullah berharap narasi yang disampaikannya ini dapat dipertimbangkan oleh Presiden RI, agar Polri tidak perlu direformasi secara total, melainkan cukup dengan pembinaan untuk meningkatkan disiplin dan profesionalisme. (*/Amad)