Asli saya baru nemu ada wali kota diserang habis-habisan oleh wakilnya sendiri. Diserang dengan cara didemo, bahkan mau dilaporkan ke Menteri Dalam Negeri. Mungkin efek doa wakil belum terkabul kali ya, ups. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!
Blitar sedang punya hiburan baru. Bukan wisata, bukan kuliner, bukan festival. Sirkus politik! Kota dikenal sebagai tempat peristirahatan terakhir Bung Karno kini berubah menjadi arena dua pemimpin seharusnya jalan beriringan, tetapi malah saling lempar bola panas. Bedanya, ini bukan laga Timnas vs Argentina. Ini pemerintahan.
Tokoh pertama, Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba, sekaligus Plt Ketua KONI. Pada 7 September 2026, ia turun demo di depan kantor pemerintahannya sendiri. Ya, benar. Demo di kantor sendiri. Ini seperti koki restoran berdemo di depan dapur sambil berteriak, “Buka dapurnya!” Padahal kunci dapur ada di sakunya.
Pemicunya, dana hibah KONI Rp3,8 miliar disebut masih mengendap di rekening kas daerah. Para atlet menunggu anggaran. Sementara uang tampaknya sedang menikmati masa pensiun dini.
Elim mengaku sudah tiga kali mengajukan audiensi, tetapi tidak mendapat respons. Akhirnya turun ke jalan. Namun ia menegaskan aksi itu dilakukan bukan sebagai wakil wali kota, melainkan sebagai Plt Ketua KONI. Nah, politik memang punya fitur luar biasa. Satu orang bisa berganti mode sesuai kebutuhan.
Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin alias Mas Ibin kemudian mengeluarkan jurus metafora. Aksi tersebut seperti “meludah di sumurnya sendiri.” Masalahnya, sumurnya dipakai bersama.
Ini mungkin bukan sekadar meludah di sumur sendiri. Lebih cocok disebut dua orang berebut ember, lalu saling tuduh siapag bikin air keruh.
Belum selesai episode KONI, muncullah babak baru, mutasi sekitar 120 pejabat. Seratus dua puluh! Bukan pindah satu-dua kursi. Ini sudah seperti satu kantor melakukan musical chairs berjamaah.
Elim mengaku baru mengetahui mutasi tersebut sehari sebelum pelantikan. Sehari! Besok dilantik, hari ini baru tahu. Itu bukan komunikasi. Itu sistem notifikasi versi, “Surprise!”
Elim kemudian mengancam melaporkan Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri. Mas Ibin? Santai. Silakan. Menurutnya, mutasi merupakan kewenangan kepala daerah dan prosesnya sudah sesuai aturan.
Elim servis, Ibin smash. Yang satu bicara komunikasi. Yang satu bicara kewenangan. Sementara rakyat Blitar duduk di warung kopi sambil bertanya, “Ini pemerintah atau final turnamen?”
Masalahnya, yang dipertarungkan bukan koleksi pribadi. Ada Rp3,8 miliar menyangkut KONI dan atlet. Sekitar 120 pejabat menyangkut birokrasi. Kalau pemimpinnya sibuk perang komunikasi, rakyat bisa kena cipratan.
Atlet menunggu. Birokrat menunggu. Rakyat menunggu. Yang tidak menunggu cuma drama.
Media sosial pun siap berubah menjadi stadion. Netizen tinggal bikin meme. Foto dua pemimpin disandingkan. Tambahkan tulisan, “Duel Sumur Nasional.”
Padahal solusinya sebenarnya sederhana. Duduk bersama, bicara, buka data, jelaskan aturan, selesai. Wali kota dan wakil wali kota itu bukan dua raja sedang berebut takhta. Mereka pasangan pemimpin diberi amanah mengurus satu kota.
Kalau roda depan belok kanan, roda belakang belok kiri, kendaraan tidak maju. Muter-muter saja. Bensin rakyat habis. Blitar tidak butuh perang ego. Blitar butuh dana KONI jelas, birokrasi bekerja, komunikasi sehat, dan pemimpin yang ingat bahwa kursi jabatan itu bukan singgasana.
Sebab pada akhirnya, rakyat tidak memilih mereka untuk menjadi pemeran utama sinetron. Rakyat memilih mereka untuk bekerja. Kalau masih mau perang, silakan. Tapi jangan sampai Rp3,8 miliar ikut tersandera, 120 pejabat ikut bingung, dan rakyat akhirnya cuma dapat es pleret.
“Bang, orang bedua tu tak pernah ngopi, ya begitu perangainya.”
“Bagus kita buka Koptagul di Blitar, agar dua pemimpin itu otaknya waras.” Ups. (*)
Penulis: Rosadi Jamani
Comment