PONTIANAK, Media Kalbar
“Kalau pernyataan apapun tentang kondisi jalan atau apapun, sah – sah saja, malah saya senang, tapi harus berdasarkan data dan fakta, tidak asal bicara, dengan tujuan untuk mendiskreditkan salah satu pihak. Masyarakat harus dijelaskan dengan benar dan objektif, kondisi yang sebenarnya seperti apa.”
Hal tersebut ditegaskan Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, S.H., M.Hum., saat menjadi bintang tamu utama pada Podcast pada salah satu media yang membahas isu yang sedang hangat belakangan ini terkait pembangunan infrastruktur khususnya jalan raya yang ada di provinsi kalimantan barat dengan mengambil tema “Midji Bicara Jalan Kalbar”, pada selasa pagi (16/5/2023).
Dirinya menerangkan, bahwa dalam membangun daerah khususnya infrastruktur jalan, sebagai pengambil kebijakan tidaklah dengan serampangan, namun harus sesuai aturan yang berlaku serta tanggung jawab dari masing – masing stakeholder yang membidanginya.
“Kita tahu, ada Jalan Negara, yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, ada juga Jalan Provinsi tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi, dan ada Jalan Kabupaten/Kota yang menjadi tanggung jawab Pemkab/Pemkot. Khusus kalbar, Jalan Provinsi itu sepanjang 1.534 km. Sebetulnya banyak juga jalan kabupaten yang diambil alih oleh Provinsi, lebih dari 200 km kondisinya masih tanah. Ketika awal menjabat sebagai Gubernur bersama Pak Ria Norsan, kondisi mantap Kalbar setelah kami verifikasi hanya 49,2 persen, artinya yang rusak hampir 51 persen. Alhamdulillah selama 5 tahun sampai akhir masa jabatan kami insyaAllah jalan kondisi mantap bisa mencapai 80 persen. Malah Jalan Negara yang rusak itu 8%. Nah kalau ini betul rusak, kalau kita memang belum tersentuh”, terangnya.
ia juga menjelaskan telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Kalimantan Barat, hal ini tak lain dalam rangka meningkatkan kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan di segala aspek.
“Kalbar ini ketika awal menjabat sebagai Gubernur, PADnya hanya 1,9 triliun, namun tahun ini bisa menembus hingga 3,2 triliun. Kenaikannya 1,3 triliun, ini prestasi yang luar biasa. Kita juga berhasil meraih 3 penghargaan dari mendagri terkait pengelolaan APBD TA 2022, yaitu menjadi Provinsi dengan PAD tertinggi se-Indonesia, peringkat 4 dalam realisasi pendapatan juga peringkat 4 dari realisasi belanja se-Indonesia. Potensi ini berhasil kita gali, tak lain untuk menguatkan kemampuan fiskal daerah. Kita dapat kurang bayar dari Pemerintah Pusat 115 miliar, saya sependapat dengan Pak Presiden Jokowi, semua harus berbasis data. Kita, aset pemprov, saya HGBkan di atas HPL. Biasanya pendapatan dari aset hanya 200 juta sekarang mencapai 23 miliar. Pengelolaan pajak air permukaan biasanya hanya 600 juta sekarang pendapatannya hingga 18 miliar. PKB dan BBNKB, juga meningkat. Pajak BBM, awalnya hanya 21 miliar, meningkat menjadi 34 miliar dan sekarang 51 miliar’, jelasnya.
Ia menambahkan bahwa dalam pengelolaan APBD ada porsi – porsi anggaran pokok yang harus dianggarkan, yakni terkait kesehatan, pendidikan serta aspek utama lainnya.
“Untuk pendidikan tidak boleh kurang dari 20 persen, untuk pendidikan malah Kalbar mencapai 26 persen. ini tak lain dalam rangka percepatan peningkatan IPM. Kemudian Kesehatan harus 12 persen, gaji harus 25 persen, untuk ini saja sudah 63 persen’, tambahnya.
Dirinya juga menyayangkan, apabila ada oknum – oknum yang menilai kinerja Pemprov Kalbar terkait pengelolaan APBD yang terdapat SILPA mencapai 700 miliar lebih. ia berharap agar semua stakeholder bersama – sama turut serta serta dalam pembangunan dan juga memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat, agar masyarakat juga ikut berperan dalam mengawasi jalannya pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat ini.
“SILPA Pemprov Kalbar tahun lalu memang sebesar 712 miliar, tapi kan anggaran ini tidak bisa digunakan sembarangan. Saya jelaskan, dari 712 miliar itu 319 miliar sudah dialokasikan untuk APBD 2023, sisanya ada dari BLUD, ada hasil dari RSUD, RSUD Soedarso mencapai over target 71 miliar, untuk Jasa medis 40%. Sedangkan RSJ Over target 8 miliar, ini tidak boleh untuk jalan. Kalaupun masih ada sisanya saya lebih sependapat untuk membangun ruang rawat inap untuk anak. Nah terkait pembayaran P3K, kita siapkan 35 miliar. Kemudian rencana penerimaan pegawai negeri sebesar 89 miliar. Kalaupun anggaran ini bisa digunakan, harus menunggu perubahan. Kemudian Over target pendapatan 30- 40 persen ini juga ada hak kab/kota, tidak boleh sembarangan, itu bukan uang Provinsi semua. Ini kita bicara tentang aturan, tak boleh uang untuk rumah sakit digunakan untuk jalan, tak boleh belanja pegawai dibuat untuk jalan. Ini yang harus dijelaskan benar – benar kepada masyarakat’, ujarnya.
Mengakhiri penyampaiannya, Gubernur Sutarmidji menyambut positif kritik yang diterimanya dari masyarakat, dan akan berusaha menyelesaikan janji – janji politiknya hingga akhir masa jabatannya yang kurang dari 4 bulan ini, tepatnya 5 September 2023. Ia berharap apa yang telah dibangun selama ini bisa dilanjutkan oleh Gubernur selanjutnya.
“Selama 5 tahun ini ada 50 Bangunan Sekolah baru, kemudian dari 210 ribu kursi/meja, 110 ribu yang tidak layak sudah kita ganti. Mudah – mudahan semua tujuan kita untuk perbaikan semua tercapai. Saya minta maaf badan jalan mantap hanya mampu kami selesaikan 30 persen, dari 49 persen pada akhir tahun nanti kita targetkan 80 persen. Jika anggaran perubahan bisa digunakan untuk bangun jalan, silahkan nanti dianggarkan. Karena saat ini kita juga dihadapkan dengan persiapan Pemilihan Umum Serentak tahun 2024. Kita disuruh menyiapkan 40% dana pilkada pada tahun ini. Dana yang diperlukan sebesar 600 miliar, 40 persen harus disiapkan sekarang. Kita baru mampu menyiapkan 25 miliar, kita perlu 240 miliar. Ini harus disiapkan, ini amanat undang -undang”, pungkasnya. (adpim/mk)
Comment