Mediakalbar, Melawi – Pemerintah Kabupaten Melawi menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Melawi Tahun 2022, Rabu (16/03/2022) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Melawi. Musyawarah ini digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023, dengan mengusung tema “Mewujudkan Pemulihan Sosial Ekonomi Kabupaten Melawi Melalui Pembangunan Sentra Ekonomi Yang Berlandaskan Pelestarian Budaya, Kearifan Lokal, dan Keharmonisan Lokal”.
Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa, dan dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Barat yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Junaidi, M.M, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Ritaudin, Forkopimda Kabupaten Melawi, Ketua Komisi DPRD Kabupaten Melawi, Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, OPD di lingkungan Pemprov Kalimantan Barat, OPD di lingkungan Pemkab Melawi, Instansi Vertikal, Camat se-Kabupaten Melawi, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda.
Plt. Kepala Bappeda Kabupaten Melawi, Silvani Umran, S.STP.,MM dalam laporannya mengatakan tujuan dilaksanakannya Musrenbang ini adalah untuk membahas, menilai, dan menyepakati prioritas kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana kerja pemerintah daerah yang telah diselaraskan dengan hasil Musrenbang Kecamatan.
“Hasil Musrenbang ini akan disusun dalam suatu daftar, yang merupakan daftar urusan prioritas pembangunan di Kabupaten Melawi tahun 2023 sesuai sektor atau bidang yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Melawi, yang alokasi dana dan sumber pembiayaan disesuaikan dengan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Melawi Tahun 2023 yang disusun”, ungkapnya.
Sementara itu dalam sambutannya, Bupati Melawi, H. Dadi Sunarya Usfa Yursa menyampaikan Musrenbang memiliki arti yang sangat penting karena selain sebagai wadah penyampaian aspirasi masyarakat, juga merupakan forum koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan untuk menyusun kebijakan dan program pembangunan daerah untuk tahun 2023.
“Hasil Musrenbang tingkat Kabupaten Melawi yang kita laksanakan hari ini merupakan dasar yang sangat utama dalam rangka menyusun RKPD untuk periode 1 tahun ke depan, khususnya dengan mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana, dan teknologi, yang selanjutnya sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Melawi Tahun 2023”, ungkapnya.
Lebih lanjut, Bupati mengatakan fokus rencana kerja pemerintah daerah pada tahun 2023 adalah pemulihan ekonomi melalui pembangunan sentra ekonomi yang berlandaskan pelestarian budaya, kearifan lokal, dan keharmonisan lokal.
Bupati juga mengucapkan terima kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya, Bupati meminta seluruh Kepala OPD untuk menindaklanjuti hasil dari Musrenbang ini agar pembangunan di Kabupaten Melawi dapat segera dilakukan. Dirinya juga berharap pada tahun 2023 mendatang, perekonomian di Kabupaten Melawi dapat terus meningkat.
“Kepada semua Pimpinan OPD, segera rangkum, cermati, dan sesuaikan prioritas pembangunan Kabupaten Melawi kedepan berdasarkan hasil Musrenbang ini. Secara data, pada tahun 2021 perekonomian kita berangsur pulih, tahun ini kita harapkan akan semakin membaik. Dan tentunya harapan kita bersama di tahun 2023, ekonomi kita akan terus meningkat”, ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah, Drs. Junaidi, M.M dalam sambutannya menyampaikan agar dalam menyusun program dan kegiatan prioritas untuk dapat memperhatikan prioritas kebutuhan daerah dan diarahkan untuk mencapai target kinerja pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Melawi.
Selanjutnya, ada beberapa indikator yang harus ditingkatkan menurut Gubernur Kalimantan Barat, yaitu pertumbuhan ekonomi melalui upaya pengendalian pandemi Covid-19 dengan percepatan vaksinasi, menurunkan persentase penduduk miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meningkatkan indeks pembangunan manusia yang meliputi kualitas pendidikan, kualitas kesehatan, dan standar hidup layak, serta penyediaan infrastruktur dasar masyarakat.(Bgs).
Comment