Sambas, MEDIA KALBAR – Bupati Sambas, H. Satono, menghadiri kegiatan Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (ASPEKSINDO) dalam rangkaian Musyawarah Nasional (Munas) III yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa (14/4/2026).
Dalam agenda tersebut, H. Satono juga resmi dilantik sebagai Wakil Sekretaris Jenderal ASPEKSINDO periode 2025–2030. Pelantikan itu menjadi bentuk kepercayaan sekaligus penguatan peran daerah pesisir, termasuk Kabupaten Sambas, dalam forum nasional yang fokus pada pembangunan wilayah kepulauan dan pesisir.
Kehadiran Bupati Satono pada Munas III ASPEKSINDO tidak hanya mewakili Pemerintah Kabupaten Sambas, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mempererat sinergi antardaerah pesisir dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.
ASPEKSINDO sendiri merupakan wadah kolaborasi yang mempertemukan pemerintah daerah, pemerintah pusat, sektor swasta, hingga mitra internasional dalam merumuskan langkah strategis bagi pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Bupati Satono menegaskan pentingnya kerja sama antardaerah pesisir, khususnya dalam mengoptimalkan potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki masing-masing wilayah.
Menurutnya, Kabupaten Sambas memiliki peluang besar untuk berkembang sebagai daerah pesisir yang mampu menjadi penggerak ekonomi, apabila potensi yang ada dikelola secara terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.
“Melalui ASPEKSINDO, kita harapkan sinergi antar daerah semakin kuat sehingga potensi pesisir dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai, forum seperti ASPEKSINDO sangat penting sebagai ruang bertukar gagasan, pengalaman, dan strategi antar kepala daerah, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan wilayah pesisir, mulai dari pengelolaan sumber daya alam, konektivitas, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Dengan dilantiknya H. Satono sebagai Wakil Sekretaris Jenderal ASPEKSINDO, diharapkan aspirasi dan kepentingan daerah pesisir, termasuk Kabupaten Sambas, dapat semakin terakomodasi dalam kebijakan pembangunan di tingkat nasional.(Rai)
Comment