MEDAN, Media Kalbar
Menjelang Puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2023 tanggal 9 Februari 2023 mendatang, digelar diskusi Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 di Kota Medan, Sumatra Utara.
Acara digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, Selasa (7/2/2023). Acara diskusi dihadiri oleh tujuh bupati/wali kota yang berhak atas penghargaan Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 yakni Wali Kota Medan Bobby Nasution, Bupati Indragiri Hilir HM Wardan, Bupati Kuningan H Acep Purnama, Bupati Agam H Adri Warman, Bupati Sleman Hj Kustini Sri Purnomo, Bupati Serdang Bedagai Darma Wijaya, dan Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik.
Hadir pula Tim Juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 Yusuf Susilo Hartono, Agus Dermawan T, Dr Nungki Kusmastuti, dan Atal S Depari yang juga sebagai Ketua Umum PWI Pusat. Tak ketinggalan hadir pula Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah, dan Direktur PTLK Kemendikbudristek Restu Gunawan.
Dalam sambutannya Ketua Umum PWI Pusat yang juga Penanggung Jawab HPN 2023 Atal S Depari mengatakan bahwa Anugerah Kebudayaan bisa berkolaborasi dengan daerah, dalam hal ini PWI Daerah agar perannya positif.
“Jadi tidak cuma mengkritik tapi juga memberi solusi untuk pembangunan. Serta punya tanggung jawab dan sikap kehidupan terutama dalam melestarikan kebudayaan,” ujar Atal.
Setelah itu sebanyak tujuh bupati/wali kota yang hadir diberikan kesempatan untuk memaparkan secara singkat apa yang telah mereka lakukan saat ini untuk wilayahnya masing-masing.
Seperti misalnya, Bupati Kuningan H Acep Purnama yang sedih melihat generasi saat ini jauh dari rasa hormat terhadap orangtua dan juga kebudayaannya sendiri.
Untuk itu dia mencoba melestarikan kebudayaan dimulai dari desa dimana desa dianggap adalah kekuatan utama, karena dari sanalah produk pangan dihasilkan selama ini.
“Tidak mudah mempertahankan nilai-nilai budaya di zaman serbacanggih seperti sekarang. Tapi hal itu mau tidak mau harus dilakukan karena jika tidak maka kita tidak memiliki jati diri lagi dan dirusak oleh hal-hal modern,” ujarnya.
Oleh karena itu Bupati Acep ngotot menerapkan swasembada pangan berbasis desa. Untuk itu perlu adanya inovasi-inovasi dalam mewujudkan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.
Tentunya perlu ada kolaborasi multipihak dalam membangun pertanian khususnya pangan yang ada di Kabupaten Kuningan. Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, pengusaha, komunitas, dan media akan mendongkrak kemajuan yang saat ini belum tercapai.
Sementara Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik sejak tahun 2021 melakukan inovasi kopra putih untuk mendongkrak perekonomian petani.
Menurut Usman, keunggulan kopra putih adalah soal harganya yang jauh lebih bagus dibanding kopra hitam. Bupati menjelaskan saat ini harga kopra putih bisa mencapai 15.000/kg hingga Rp 17.000/kg. Sementara harga kopra hitam hanya mencapai Rp 3.000/kg.
Untuk mengubah kebiasaan petani membuat kopra hitam dengan cara pengasapan tidak mudah. Namun pihaknya terus berupaya terutama memberi pelatihan serta bantuan berupa alat pengolahan kopra putih.
Dalam catatan, pada tahun 2020 sebagian besar pertani masih mengolah kopra hitam dengan metode pengasapan, tapi sejak 2021 mereka ramai-ramai beralih ke kopra putih. Dengan begitu kini perekonomian petani mulai bergerak naik seiring melimpahnya produksi kopra putih.
Sementara itu Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengapreasiasi upaya yang dilakukan PWI Pusat memberikan Anugerah Kebudayaan dalam konteks jurnalistik merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebuah inovasi yang tidak mudah.
“Saya ingin mengutip apa yang diucapkan Koentjoroningrat, suku bangsa adalah satu golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas dalam kesatuan kebudayaan. Kesadaran identitas ini selalu dikaitkan antara lain dengan bahasa, dengan pangan, sandang, dan lain-lain,” kata Ninik.
Dengan demikian apa yang dilakukan oleh para pemimpin daerah, dalam hal ini bupati/wali kota dalam mendorong inovasi dalam meningkatkan produk pangan, sandang, dan papan, sama artinya dengan melestarikan kebudayaan kita.
Sedangkan Kementerian PUPR mendukung pelestarian kebudayaan dengan cara pelayanan publik dengan membangun sarana infrastruktur. “Selama ini PUPR selalu diidentikkan dengan infrastruktur padahal kami berbuat sesuatu dengan tujuan tidak langsung agar kebudayaan yang kita miliki dapat dilestarikan,” katanya. Misalnya, membangun jalan agar produksi pangan petani meningkat, membangun sistem irigasi agar sawah teraliri air dengan baik, dsb.
Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2023 ini akan diserahkan ke 10 bupati/wali kota yang telah berkontribusi besar menjaga kebudayaan lewat inovasi-inovasinya demi kemajuan warganya pada puncak Hari Pers Nasional (HPN) tanggal 9 Februari 2023 mendatang.
Di akhir acara diskusi, dilakukan penyerahan plakat kepada semua bupati/wali kota yang hadir. Acara ditutup dengan foto bersama dan jamuan makan bersama. (*/mk)
Comment