by

Desa Punggur Besar Gelar Musrenbangdes

Kubu Raya, Media Kalbar

Pemerintah desa(Pemdes) Punggur Besar,Kecamatan Sungai Kakap,Kabupaten Kubu Raya kembali menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa(Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah(RKP)Desa tahun 2023 serta daftar usulan di tahun 2024,bertempat di Gedung SD.Negeri 2 Sungai Kakap pada hari Kamis (15/9/2022)

Musyawarah yang diselenggarakan oleh Pemdes Desa Punggur Besar tersebut dengan mengusung tema”Dengan semangat Kepong Bakol kita jadikan Desa Punggur Besar semangkin Inovatif dan Produktif demi mengejar Masyarakat bahagia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ( Forkopimcam)Seperti Camat Sungai Kakap,Bhabinkamtibmas desa Punggur Besar,Kepala desa Punggur Besar beserta jajarannya perangkat desa,BPD,Pendamping Desa,Ketua RT ketua RW,kepala Dusun lembaga desa,dan tokoh masyarakat serta tamu undangan.

Camat Sungai Kakap,Junaidi.S.Sos, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelaksanaan Musdes RKPDes tersebut mengacu pada Permendagri nomor 114 tahun 2014 tentang pembangunan Desa dan Permen Desa PDTT Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.

“Pelaksanaan Musdes ini bertujuan untuk menyusun perencanaan desa yang baik dan matang dalam menentukan pokok-pokok kebijakan arah pembangunan Desa Punggur Besar untuk tahun anggaran 2023
serta daftar usulan di tahun 2024,
yang akan datang,”kata Camat Sungai Kakap,Junaidi.S.Sos,dalam sambutannya.

Menurutnya,lewat musyawarah perencanaan pembangunan tersebut tentunya akan menghasilkan suatu keputusan bersama yang nantinya menjadi prioritas utama dalam menentukan arah kebijakan pemerintahan desa.

“Kami berharap,dalam perencanaan Musrenbangdes yang diselenggarakan di desa Punggur Besar ini dapat menghasilkan yang dapat dinikmati oleh warga dan desa yang ada di sini,” ujarJunaidi.

“Kebijakan dan keputusan tersebut tentunya yang benar-benar menyentuh masyarakat dan pembangunan desa,”Imbuhnya.

Ditempat yang sama,Kades Punggur Besar,Anwar,M.Nur,dalam sambutannya mengatakan bahwa musyawarah desa merupakan agenda rutin yang harus dilaksanakan, khususnya guna mendukung keberlangsungan pembangunan.

“Musdes merupakan agenda rutin dan salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing desa,”kata kades Punggur Besar,Anwar,M.Nur pada Kamis(25 September 2022).

“Lewat Musdes ini,nantinya akan diketahui usulan-usulan setiap dusun dan mana yang akan menjadi prioritas utama dalam pembangunan masyarakat dan desa,”tambahnya.

Menurutnya,seperti tahun sebelumnya,anggaran pendapatan belanja desa juga mengalokasikan Bansos BLT yang bersumber dari dari Dana Desa.

“Selain mengacu pada pembangunan fisik dan pemberdayaan,juga tetap menjadi prioritas utama kedepan ada Bansos BLT DD.Kami berharap,segala yang menjadi prioritas utama dalam usulan ini dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan masyarakat dan desa kita ini.”tandasnya.

Junaidi,S.Sos Camat Sungai Kakap usai menghadiri dan sekaligus membuka mesrembandes dia mengatkatan Assalamu’alaikum wr.wb hari ini kita melaksanakan musrembangdes di desa Punggur Besar berjalan dengan baik dengan sukses.dan pada saat musrembang ada beberapa informasi yang di sampaikan oleh warga terutama menyangkut naik nya harga BBM.

“Alhamdulillah kata Junaidi perlu kita luruskan secara bersama sama perlu kita beri pencerahan ke masyarakat bahwa proses naiknya harga BBM ini di imbangi juga oleh bantuan yang di berikan Pemerintah dalam bentuk BLT BBM hadirnya BLT BBM dalam rangka mengantisipasi naiknya harga BBM yang di lakukan oleh pemerintah biar tidak terlalu berdampak bagi masyarakat di berikanlah BLT itu ke beberapa masyarakat mungkin dalam pelaksanaan nanti akan ada beberapa kendala terutama nya untuk data yang di berikan kepada masyarakat data yang mungkin ganda atau yang sudah meninggal itu perlu,”

“Alhamdulillah untuk di desa Punggur Besar diadakan musyawarah desa terkait dengan proses verifikasi data data warga masyarakat yang berhak menerima BLT tersebut dan datanya sangat penting sehingga nanti setiap bantuan yang di berikan di Punggur Besar akan mempunyai data yang failed data yang betul sehingga bantuan yang di berikan pemerintah kepada masyarakat bisa tepat sasaran tepat tujuan nya sehingga masyarakat yang betul betul membutuhkan dapat merasakan dampak terhadap bantuan tersebut,”Harapnya

“Sementara Anwar,M.Nur kepala Desa Punggur Besar kepada awak media dia mengatakan Alhamdulillah kita sudah mengadakan beberapa kali musrembangdes terkait untuk perencanaan usulan tahun anggaran 2024.selain dari pada jalan jembatan,turap dan segala macamnya kami lebih fokus juga kepada titik normalisasi.”Katanya

“Karena titik normalisasi ini salah satu urat nadi bagi masyarakat terkait dengan areal pertanian,perkebunan yang saat sekarang ini itu sudah terlalu dangkal sehingga kalau memang curah hujan tinggi di tambah lagi air pasang sekarang itu sudah mengakibatkan banjir yang bisa bertahan sampai empat lima hari, dampak dari itu bukan saja tanaman padi dan tanaman Hortikultura saja yang mati namun tanaman pohon langsat pun sudah banyak yang mati.
jadi normalisasi yang memang kami harapkan dari pemerintah daerah.”Harapnya.

“Disinggung mengenai ada kenaikan bahan bakar BBM bersubsidi sehingga Pemerintah mengalihkan subsi BBM ke
BLT BBM dia memaparkan kami baru beberapa kali terima kartu dari kantor Pos untuk saat sekarang ini ada sedikit beberapa pertanyaan dari masyarakat terkait dengan data-data yang dikirim yang kami sampaikan dan masyarakat bertanya kok kami tidak dapat,

“Nah kami berupaya ini memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat terkait alur penyaluran dan pendataan BLT BBM yang memang pada saat itu kartu ini hanya kami terima melalui kantor Pos dan untuk data dari mana di dapat sistemnya macam mana kami masih belum tau jelas,untuk data data yang ada di desa Punggur Besar ini.”Ujarnya

“Untuk masyarakat kita harapkan dengan situasi macam ini itu tetap harus dalam kondisi yang kondusif jangan terlalu banyak berasumsi jangan terlalu banyak mendengar media media yang ada di YouTube di Facebook yang itu memang tidak bisa di pertanggung jawaban kan lebih baik bertanya kepada Pemerintah desa,
maupun Pemerintah Kabupaten,”Harapnya.

“Agar apa yang menjadi keluhan itu dapat di jawab oleh orang yang memang benar benar tau paham dengan jawaban yang kita ingin kan takut nya nanti ada profokasi ini tidak dapat yang ini tidak dapat data nya ini,itu yang memang secara problem masyarakat jangan terlalu mudah mendengar dari apa yang memang orang sampaikan dan itu tidak bisa di pertanggung jawaban kan.”Pungkasnya.”(Tim/Mk)

Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

News Feed