DPMD Kalbar Dorong LKD Menjadi Mesin Sosial Pembangunan Desa

Kadis PMD Kalbar: Penguatan LKD harus menyentuh persoalan nyata masyarakat, bukan sekadar tertib administrasi

SAMBAS, Media Kalbar – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalimantan Barat mendorong Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) tidak sekadar menjadi pelengkap struktur Pemerintah Desa, tetapi benar-benar berfungsi sebagai “mesin sosial pembangunan desa” yang membantu menyelesaikan persoalan nyata masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas PMD Provinsi Kalimantan Barat, Hendra Bachtiar, ST, MT, saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Fasilitasi Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa Tahun 2026 di Kabupaten Sambas, Selasa (29/9/2026).

Kabupaten Sambas memiliki 195 desa. Berdasarkan data Indeks Desa 2025 sebanyak 190 desa berada pada kategori Mandiri dan lima desa pada kategori Maju. Capaian tersebut patut diapresiasi, namun menurut Hendra status Mandiri tidak berarti seluruh persoalan masyarakat telah selesai.

“Desa Mandiri tidak otomatis berarti seluruh warga di dalamnya sudah mandiri. Ketika status desa sudah tinggi, standar pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, RT/RW, PKK, Posyandu, Karang Taruna dan LPM memiliki posisi strategis karena berada paling dekat dengan kehidupan masyarakat. LKD dapat membantu Pemerintah Desa mengetahui anak yang tidak sekolah, ibu hamil dan balita yang membutuhkan perhatian, lansia, keluarga miskin dan rentan, persoalan pemuda hingga kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing.

“Kekuatan terbesar desa bukan hanya Dana Desa. Kekuatan terbesar desa adalah jaringan sosialnya. Jaringan sosial itulah yang harus kita hidupkan melalui LKD,” tegas Hendra.

Dalam kegiatan tersebut, Direktur Fasilitasi LKAD, PKK dan Posyandu Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nitta Rosalin, SE, MA, hadir secara Zoom Meeting. Ia meminta para kepala desa tetap bersemangat membangun dan memberdayakan masyarakat walaupun ruang fiskal desa saat ini lebih terbatas.

Nitta mengingatkan Dana Desa yang bersumber dari APBN saat ini lebih kecil dibanding alokasi tahun sebelumnya. Karena itu Pemerintah Desa perlu semakin kreatif menggerakkan partisipasi masyarakat, memperkuat LKD dan gotong royong, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak. Pesan tersebut sejalan dengan arahan DPMD Kalbar agar pembangunan desa tidak hanya bergantung pada anggaran.

Rapat fasilitasi yang berlangsung di Hotel Pantura Jaya Sambas tersebut diikuti 105 peserta, terutama para kepala desa se-Kabupaten Sambas, serta melibatkan DPMD Kabupaten Sambas dan tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.