PONTIANAK, Media Kalbar — National Corruption Watch (NCW) menggiring penerapan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi yang disahkan DPR RI pada Rabu, 19 November 2026. Target utama NCW di Kalimantan Barat adalah dugaan korupsi Napak Tilas Ketapang periode 2022-2024.
Dugaan korupsi tersebut bernilai sekitar Rp 28 miliar, yang terdiri dari Rp 11 miliar dana APBD, Rp 17 miliar dana CSR, dan Rp 3,5 miliar yang tercatat di rekening bendahara.
Patut dicurigai, penanganan dugaan korupsi Napak Tilas Ketapang oleh Kejati Kalbar dinilai molor berkepanjangan. Ada apa sebenarnya?
Pegiat Anti Korupsi NCW, Ibrahim Myh, secara tegas mempertanyakan penanganan dugaan korupsi dana Napak Tilas tersebut. Apakah ada keterlibatan orang-orang penting yang berkepentingan untuk kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan negara dan daerah?
“Jika dugaan korupsi anggaran Napak Tilas tersebut tetap saja penanganannya seperti berjalan di tempat, tentu akan menjadi tanya masyarakat, hukum itu seperti tajam ke bawah tumpul ke atas?” ujar Ibrahim MYH di Pontianak, Jumat (20/11).
Isu Kabag Hukum Dijabat Jaksa
NCW mengaku mendapat informasi dari orang terkenal di Pontianak yang menyebut korupsi di Ketapang bisa aman-aman saja dikarenakan Kabag Hukum Pemda Kabupaten Ketapang dijabat oleh Kasi Intel Kejari Ketapang.
“Waduh, saya merasa bingung, apakah benar hal tersebut terjadi, tapi rasanya tak mungkin karena Jaksa merupakan APH yang terpercaya di Republik ini,” kata Ibrahim.
Koruptor Akan Kalang Kabut
NCW Investigator Wilayah Kalimantan tetap optimis, dengan disahkannya Perampasan Aset terkait tindak pidana korupsi, para koruptor akan kalang kabut menyembunyikan uang dan hartanya yang berasal dari hasil korupsi. Secara pasti, hal itu tidak bisa disembunyikan.
“Oleh karena itu, setelah disahkannya Perampasan Aset Para Koruptor oleh DPR RI hari ini tanggal 19 November 2026, NCW akan mendata para koruptor di Kalbar ini tanpa kecuali,” tegasnya.
Perlu diketahui, tidak ada satu pun hukum yang diragu-ragukan di Republik ini. Oleh karena itu setiap warga negara harus taat hukum tanpa kecuali.
Maka NCW berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH), benarkan yang benar dan tunjukkan yang salah, demi keselamatan bangsa dan negara. (*/Amad)











Comment