SINGKAWANG, MEDIA KALBAR – Program Makan Bergizi Gratis atau MBG dinilai tidak hanya menjadi agenda pemenuhan gizi bagi anak-anak sekolah, tetapi juga berpeluang menggerakkan ekonomi masyarakat daerah. Anggota DPRD Kota Singkawang dari Fraksi Partai Gerindra, Suhandi, mendorong agar pelaksanaan program tersebut terus diperkuat dengan mengutamakan produk lokal dan melibatkan pelaku usaha di daerah.
Menurut Suhandi, MBG memiliki dampak berantai yang luas. Program ini tidak hanya menyentuh siswa sebagai penerima manfaat, tetapi juga membuka ruang ekonomi bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, hingga tenaga kerja yang terlibat dalam proses pengolahan, penyediaan, dan distribusi makanan.
“Program MBG bukan hanya soal memberikan makanan bergizi kepada anak-anak bangsa. Di balik itu, ada jutaan peluang kerja yang tercipta. Ketika anak bangsa makan bergizi, ekonomi bangsa juga bergerak maju,” ujar Suhandi.
Ia mengatakan, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar seharusnya menjadi peluang bagi masyarakat lokal. Sayur-mayur dari petani, ikan dari nelayan, telur dan daging dari peternak, hingga produk olahan UMKM dapat terserap apabila tata kelola program dilakukan dengan baik dan berpihak pada potensi daerah.
Suhandi menilai, pelibatan pelaku usaha lokal akan membuat manfaat MBG terasa lebih merata. Uang yang berputar dari program tersebut tidak berhenti pada penyedia makanan, tetapi ikut menghidupkan rantai ekonomi masyarakat di tingkat bawah.
“Kalau bahan pangan diambil dari daerah sendiri, maka petani, nelayan, peternak, dan UMKM juga ikut merasakan manfaatnya. Ini yang harus kita dorong bersama,” katanya.
Meski demikian, Suhandi menegaskan bahwa kualitas makanan tetap harus menjadi perhatian utama. Ia meminta pihak penyelenggara Program MBG, khususnya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, terus meningkatkan pengawasan terhadap proses distribusi makanan ke sekolah-sekolah.
Menurut dia, makanan yang diterima siswa harus layak, bersih, aman, dan tepat waktu. Jangan sampai tujuan besar program untuk memperbaiki gizi anak justru terganggu akibat lemahnya pengawasan di lapangan.
“Saya meminta SPPG untuk selalu mengawasi proses penyaluran makanan ke sekolah. Jangan sampai ada makanan yang basi, rusak, atau kualitasnya menurun saat diterima oleh para siswa,” ujar Suhandi.
Ia menambahkan, pengawasan harus dilakukan sejak tahap pengolahan, pengemasan, pengangkutan, hingga makanan diterima pihak sekolah. Standar kebersihan, keamanan pangan, dan ketepatan waktu distribusi harus dijaga secara konsisten.
Suhandi juga mendorong adanya evaluasi rutin terhadap penyedia makanan. Mekanisme pelaporan cepat perlu disiapkan apabila ditemukan kendala di lapangan, baik terkait kualitas makanan, keterlambatan distribusi, maupun keluhan dari sekolah dan orang tua siswa.
“Program ini sangat baik. Karena itu pelaksanaannya harus dijaga. Anak-anak harus mendapat makanan yang bergizi dan layak, sementara masyarakat daerah juga bisa ikut tumbuh secara ekonomi,” katanya.
Dengan pengawasan yang kuat dan keberpihakan terhadap produk lokal, Suhandi berharap Program MBG di Kota Singkawang dapat menjadi contoh bahwa kebijakan sosial juga mampu menjadi mesin penggerak ekonomi daerah.(Rai)
Comment