Pontianak, Media Kalbar – Papan nama koperasi bisa dipasang dalam sehari. Membuatnya menghidupkan ekonomi desa tentu pekerjaan lain. Begitu pula program makan bergizi: jumlah kotak yang dibagikan belum menjawab apakah anak di pedalaman sudah kebagian.
Dua perkara itu menjadi sorotan Komisariat Daerah Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kalimantan Barat dalam mengevaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Komisaris Daerah PMKRI Kalbar, Yakobus Vigur, meminta pemerintah mengukur keberhasilan dari perubahan yang dirasakan masyarakat. Banyaknya program dan besarnya anggaran, menurut dia, perlu diuji sampai ke desa, pedalaman, dan perbatasan.
“Jangan sampai keberhasilan pemerintah hanya terlihat dalam laporan dan angka-angka, tetapi belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan,” kata Yakobus dalam siaran persnya.
Sorotannya dimulai dari Makan Bergizi Gratis atau MBG. Ia mendukung tujuan pemenuhan gizi anak, tetapi meminta pemerintah membuka data jangkauan penerima, memastikan keamanan pangan, dan mempertanggungjawabkan anggarannya.
Pertanyaannya sederhana: ketika anak di perkotaan menerima makanan, bagaimana nasib anak di sekolah yang akses jalannya sulit?
“Apakah anak-anak di daerah terpencil telah memperoleh manfaat yang sama dengan anak-anak di perkotaan?” ujarnya.
Bagi Yakobus, kondisi geografis Kalbar harus masuk dalam perhitungan. Jarak, transportasi, distribusi pangan, dan fasilitas pendukung menentukan apakah program benar-benar sampai kepada penerima. Dalam urusan ini, peta sebaran program perlu bertemu dengan kenyataan perjalanan menuju sekolah.
Ia meminta anak dari keluarga kurang mampu serta mereka yang tinggal di pedalaman, perbatasan, dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar mendapat perhatian utama. Ia juga mengingatkan agar MBG tetap menjadi pelayanan publik dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral menjelang Pemilu 2029.
Catatan berikutnya menyasar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDMP. Yakobus meminta pemerintah memastikan koperasi memiliki kegiatan usaha, pengelolaan profesional, pembiayaan transparan, dan keterlibatan warga.
“Jangan sampai keberhasilan KDMP hanya dihitung dari berapa banyak koperasi yang dibentuk atau berapa banyak papan nama yang dipasang,” katanya.
Papan nama memang berguna agar orang tidak salah alamat. Namun, dalam kritik Yakobus, ukuran keberhasilan koperasi terletak pada manfaat ekonominya: apakah usaha berjalan dan kesejahteraan warga meningkat.
Ia menilai pengembangan koperasi harus mengikuti kebutuhan serta potensi setiap desa. Pendampingan dan pengawasan diperlukan agar warga mampu mengelola usaha, sementara pembiayaannya harus sesuai dengan kemampuan setempat.
Yakobus juga meminta hasil survei kepuasan publik dibaca secara cermat. Menurut dia, metode, sebaran responden, dan keterwakilan masyarakat pedalaman serta perbatasan perlu diperhatikan.
Survei dapat merekam persepsi masyarakat. Namun, ia meminta pemerintah tetap mendengar pengalaman warga yang menghadapi keterbatasan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan akses ekonomi.
Di luar MBG dan koperasi, PMKRI Kalbar menyoroti penanganan bencana serta pemberantasan korupsi. Yakobus meminta perlindungan warga terdampak berlanjut hingga pemulihan mata pencaharian dan perbaikan infrastruktur. Penggunaan anggaran juga harus terbuka dan diawasi secara konsisten.
“Uang negara harus kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan. Setiap rupiah yang dialokasikan untuk program prioritas harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Melalui evaluasi tersebut, PMKRI Kalbar mendorong pemerintah membuka data penerima manfaat MBG, memastikan koperasi beroperasi, serta melibatkan masyarakat dalam menilai pelaksanaan program.
“Pemerintah harus membuktikan bahwa program tersebut tepat sasaran, adil, dan benar-benar mengubah kehidupan masyarakat,” kata Yakobus.(rai)
Comment