Pontianak, MEDIA KALBAR — Koordinator BEM Nusantara Kalimantan Barat, Haris Ramadan, menyoroti jarak antara program pemerintah dan persoalan yang masih dihadapi masyarakat. Dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran, ia menegaskan bahwa pemberian makan bergizi kepada anak harus diikuti kepastian pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi orang tua.
Menurut Haris, keberhasilan pemerintah perlu diukur dari kemampuan menyelesaikan persoalan rakyat, mulai dari lapangan kerja, penegakan hukum, pendidikan, kesehatan, demokrasi, hingga lingkungan hidup.
“Dua tahun pemerintahan Prabowo Gibran harus menjadi momentum evaluasi serius,” kata Haris dalam tanggapannya.
Salah satu sorotannya adalah pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai program prioritas tersebut membutuhkan pengawasan ketat, terutama terkait keamanan makanan yang diterima siswa. Ia juga mengingatkan agar pelaksanaannya tidak mengorbankan anggaran pendidikan dan pelayanan publik.
Haris menyoroti adanya siswa yang dilaporkan mengalami keracunan dalam pelaksanaan program tersebut. Menurutnya, tujuan pemenuhan gizi harus disertai jaminan keselamatan penerima manfaat.
Namun, kritiknya tidak berhenti pada makanan yang dibagikan di sekolah. Ia mempertanyakan kondisi anak setelah pulang ke rumah apabila orang tuanya tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan.
Dalam bahasa Melayu setempat, Haris menggambarkan kegelisahan itu: anak mendapat makan pada siang hari, tetapi kembali menghadapi ketidakpastian makan di rumah karena orang tuanya menganggur.
Baginya, persoalan gizi anak berkaitan erat dengan kemampuan ekonomi keluarga. Karena itu, perhatian pemerintah terhadap MBG harus berjalan bersama upaya membuka pekerjaan yang layak. Ia turut menagih realisasi komitmen penciptaan 19 juta lapangan pekerjaan yang disebutnya dalam evaluasi tersebut.
Pada bidang hukum, Haris mengapresiasi upaya Presiden memberantas korupsi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dukungan terhadap pemberantasan korupsi harus disertai tuntutan keterbukaan dan perlakuan yang setara.
“Kami mengapresiasi upaya presiden untuk memberantas korupsi, tapi penegakan hukum harus transparan dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Dari Kalimantan Barat, Haris juga menyampaikan tuntutan keadilan bagi daerah penghasil sumber daya alam. Ia mengkritik keadaan ketika kekayaan daerah dimanfaatkan, sementara warga setempat harus menanggung kerusakan lingkungan dan belum menikmati pembangunan secara adil.
“Jangan biarkan daerah penghasil hanya dijadikan sebagai sapi perah pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurut Haris, masyarakat lokal harus memperoleh manfaat pembangunan yang sebanding dengan kontribusi sumber daya daerahnya. Dampak lingkungan yang mereka tanggung juga harus menjadi perhatian serius pemerintah.
Persoalan kebakaran hutan dan lahan menjadi bagian paling keras dalam kritiknya. Haris mempertanyakan sampai kapan masyarakat harus menghadapi kebakaran berulang dan gangguan aktivitas akibat asap.
Ia menilai pemerintah daerah kewalahan menangani kebakaran yang luas. Atas dasar itu, ia mendesak pemerintah pusat memperkuat penanganan serta mempertanyakan kapan karhutla akan ditetapkan sebagai bencana nasional.
Haris juga menyampaikan kekhawatiran terhadap ancaman infeksi saluran pernapasan akut bagi anak-anak. Ia meminta Presiden dan Wakil Presiden melihat langsung keadaan masyarakat agar keputusan pemerintah berangkat dari kondisi yang dihadapi warga.
Baginya, evaluasi dua tahun pemerintahan harus membuka ruang bagi kritik, termasuk kritik keras dari daerah.
“Pemerintah jangan alergi terhadap kritik. Dua tahun bukan sekadar soal berapa banyak program diluncurkan, tetapi sejauh mana persoalan rakyat diselesaikan,” katanya.
“Rakyat tidak hanya membutuhkan janji, tetapi keadilan, kesejahteraan, dan bukti nyata.” (rai)
Comment