Pontianak, Media Kalbar
Dugaan adanya Keluarga Mantan Gubernur Kalbar H. Sutarmidji memonopoli dan bermain proyek semakin deras muncul kepermukaan, dan ini tidak sejalan dengan ungkapan H. Sutarmidji semasa menjadi Gubernur.
Terkuak Beberapa hari lalu muncul permasalahan Gaji Karyawan outsourching Cleaning Service dan Satpam di Rumah sakit Soedarso dan sejumlah instansi Pemprov Kalbar yang beberapa bulan tidak dibayar oleh pihak Perusahaan. Dimana Berita ini viral setelah karyawan yang merasa di rugikan memposting masalahnya ke media sosial sehingga beritanya muncul di sejumlah media online.
Dalam postingan di media sosial secara jelas menyebut Perusahaan Outsourcing yang bermasalah tersebut adalah PT. BM Konstruksi dan PT. Kujang diduga milik keluarga besar Mantan Gubernur Sutarmidji yang dikelola oleh sepupunya inisial If dan manajernya inisial Rz yang merupakan adik kandung mantan Gubernur Kalbar itu. Serta saudaranya yang lain Bl dan Sf yang juga merupakan abang kandung mantan Gubernur Kalbar.
Dari hasil Investigasi tim media online terhadap yang bersangkutan bahwa Rz juga dikatagorikan sebagai ASN VIP sama halnya dengan Proyek-Proyek di Dinas PUPR Prov Kalbar yang diduga bisa di atur oleh sebagian keluarga mantan Gubenur melalui Pokja Pengadaan Barang dan Jasa yang yang sempat viral karena dilaporkan ke KPK oleh sejumlah Pengusaha dan LSM karena adanya persyaratan “tambahan” yang di lakukan oleh Kepala Dinas PUPR Iskandar Zulkarnain ST.MT.,
Rz mengelola Perusahaan Outsourcing bermasalah ini adalah sebagai seorang ASN aktif yang bekerja dan staf Subbag Umum Biro Umum Kantor Gubernur yang sebelumnya 5 tahun lalu diduga dipindahkan dari Pemda Melawi oleh abangnya yang menjabat sebagai Gubernur Kalbar.
Hasil penelusuran Investigasi Tim Media menunjukan bahwa PT. Bhima Mitra Konstruksi (BM Konstruksi) yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Komplek Sepakat Damai Blok A.no.3 pontianak ini diduga memonopoli seluruh paket APBD Kalbar untuk bidang jasa Cleaning service dan tenaga satpam di seluruh Kantor Pemda Kalbar. Untuk tahun 2021 saja di laman LPSE menyebutkan perusahaan ini memenangkan lebih dari 13 paket cleaning service di Kantor Gubernur, RSUD Soedarso, RSJ sungai bangkong dan RSJ Singkawang, Dinas PUPR kalbar dan Dinas Pendidikan Kalbar dengan dana sebesar 8,3 Milyar Rupiah pertahun dan mereka memonopoli paketnya selama 5 tahun.
Padahal dalam Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang dan jasa no. 12 / tahun 2021 secara tegas melarang perusahaan yang tergolong usaha kecil melebihi SKP (Sisa Kemampuan Penyedia) sebanyak 5 paket di waktu yang bersamaan untuk satu tahun anggaran dan hal itu merupakan pelanggaran karena melakukan monopoli Usaha.
Belum lagi masalah dugaan korupsi pembangunan jaringan serat optik ruang Data Analitic Room (DAR) Kantor Gubernur Kalbar dan Gedung Garuda yang diduga juga melibatkan keluarga Mantan Gubenur Kalbar.
Dugaan Monopoli Proyek-Proyek APBD oleh Keluarga Mantan Gubernur Kalbar untuk pekerjaan Konsultan dan Fisik di sejumlah Dinas Teknis di lingkungan Pemda Kalbar juga diduga oleh adik kandung Mantan Gubernur inisial Hel yang sehari harinya bekerja sebagai Dosen pada Politeknik Negeri Pontianak.
Nama Hel sangat populer dimata Kepala Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, RS.Soedarso dan RS.Jiwa singkawang dan beberapa Dinas di jajaran Pemda Kalbar. Di Semua Dinas atau OPD tersebut diduga Hel memonopoli paket proyeknya. Para kepala Dinas selalu menuruti saja apa permintaan Hel karena akan tahu resikonya apabila tidak diberi paket-paket proyek yang dimintanya pada setiap tahun anggaran.
Dalam pelaksanaan adiministrasi Proyek para keluarga mantan Gubernur Kalbar ini, diduga selalu menggunakan nama orang lain untuk penandatanganan kontraknya, Sehingga apabila ada permasalahan hukum nama-nama saudara mantan Gubenur Kalbar itu tidak akan muncul.
Hal ini mereka dijamin lepas dari jerat hukum karena namanya tidak tercantum secara administrasi. Sehingga wajar jika Gubernur Kalbar H. Sutarmidji waktu itu berani berpidato dan dikutip di media online yang menantang siapapun untuk bisa menunjukan bukti jika ada salah satu atau pun kolega serta saudaranya yang terlibat di Proyek APBD selama ia menjadi Gubernur Kalimantan Barat, Padahal kenyataannya justru terjadi sebaliknya.
Sehingga wajar bila yang di Katakan oleh Sutarmidji kalau Dia tidak akan maju sebagai Gubernur lagi apabila ada menerima fee proyek dan apabila ada saudaranya serta keluarganya terlibat pada Proyek APBD jika bisa di buktikan. Padahal semuanya terjadi sebaliknya, Seperti kata pepatah :
Kue belodar air selasih . Roti canai dalam kuali. Selalu Mengaku keluarga nya bersih tapi ternyata mereka yang monopoli.
Anak ayam di bawah kolong. Ambil air dalam perigi. Kalau sudah sering ber bohong. Untuk apa di pilih lagi. (Red)
Comment