PONTIANAK, Media Kalbar
Anggota Komisi V DPR RI Dapil Kalbar 1 dari Fraksi Gerindra, H. Yuliansyah, SE, mendukung sepenuhnya rencana perubahan bentuk Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak menjadi Universitas Islam Negeri (UIN).
Menurutnya, perubahan bentuk tersebut akan meningkatkan kualitas dan kiprah Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri kebanggaan masyarakat Kalbar bagi pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat.
“Dengan perubahan dari IAIN menjadi UIN memungkinkan untuk pengembangan fakultas dan penambahan jumlah mahasiswa dan dosen. Nanti UIN bisa membuka fakultas umum seperti fakultas sosial politik, humaniora, teknik dan kedokteran. Berarti nanti memberikan kesempatan yang lebih luas bagi generasi muda Kalbar untuk mendapatkan akses Pendidikan. Pada akhirnya ini akan berdampak terhadap peningkatan IPM Kalbar,” ujarnya di Pontianak, Kamis (29/10).
Yuliansyah menilai Kalbar memiliki keunggulan strategis karena berbatasan langsung dengan Kuching Malaysia dan Brunei Darussalam. Dengan peningkatan kualitas Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Pontianak, memungkinkan untuk menyerap potensi mahasiswa dari luar negeri dan peluang kerjasama antar perguruan tinggi akan semakin besar.
Usulkan Nama Sultan Hamid II
Terkait keharusan pengusulan nama lembaga dalam rangkaian perubahan bentuk, Yuliansyah mengusulkan agar mempertimbangkan nama tokoh Kalbar dan jangan sampai overlapping dengan lembaga lain.
“Saya secara pribadi mengusulkan salah satu tokoh penting di Pontianak, yang perannya diakui secara nasional yaitu Sultan Ke-VII Keraton Qadariah Pontianak yaitu Sultan Hamid II,” katanya.
Menurutnya, Sultan Hamid II adalah tokoh besar Kalbar yang kiprahnya selalu diingat, berperan dalam mewakili BFO (Badan Permusyawaratan Federal) dalam Konferensi Meja Bundar di Belanda bersama pihak Republik yang diwakili Moh. Hatta yang memutuskan pengakuan kedaulatan Indonesia secara penuh. Beliau juga berjasa mendesain lambang negara Burung Garuda.
“Meskipun ada pro kontra tentang beliau, harus kita baca dalam konstelasi politik pada masanya. Dan itu menjadi tugas kita untuk meluruskan seperti apa sebenarnya kebenaran sejarah. Karena sejarah selalu dituliskan oleh pemenang, oleh karenanya tidak otomatis itu sebagai satu-satunya kebenaran,” ujarnya.
Ia memaparkan 6 alasan mengapa nama Sultan Hamid II perlu dimunculkan kembali:
1. Raja Keraton Qadariah yang memiliki track record Pendidikan yang jelas dan membanggakan.
2. Menunjukkan peran aktif dalam diplomasi politik, menyatukan para tokoh berbagai etnis di Kalbar, menyatukan para raja-raja nusantara dan bersedia bersatu dengan NKRI.
3. Terlibat aktif dalam diplomasi tripartit, pihak Belanda, pihak RI dan pihak BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), dan dimediasi oleh UNCI (United Nations Commission for Indonesia) PBB, yang menentukan masa depan politik dan eksistensi Indonesia.
4. Pembuat desain lambang negara burung garuda yang sampai hari ini diakui dalam konstitusi.
5. Tokoh Kalbar yang eksis di tingkat nasional pada era awal-awal kemerdekaan.
6. Intelektual, politikus dan diplomat yang berpandangan kosmopolitan dan internasionalis, berinteraksi dengan berbagai tokoh nasional bahkan duduk sejajar dengan para founding father Indonesia, serta memiliki jaringan internasional karena pendidikan di Breda Belanda dan hubungan baik dengan keluarga kerajaan Belanda.
“Berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut, kami mengusulkan nama beliau sebagai salah satu alternatif nama UIN Sultan Syarif Hamid II. Karena siapa lagi yang akan mengingat dan membesarkan tokoh-tokoh yang dimiliki oleh Kalbar, kecuali kita sendiri. Ini adalah momentum, memberikan nama sebuah kampus besar dengan nama besar,” pungkasnya.
“Selamat kepada IAIN Pontianak untuk mewujudkan cita-cita UIN. Kami selaku anggota Parlemen dari Kalbar siap mendukung upaya-upaya tersebut, demi kemajuan Kalbar,” tutup Yuliansyah. (*/Amad)
Comment